PATI, NGENELO.NET β Kasus dugaan keracunan setelah konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB). Pemerintah Kabupaten Pati kini memprioritaskan penanganan korban sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di daerah tersebut.
Kasus itu terjadi pada Rabu (9/9/2026) dan melibatkan siswa serta guru dari dua sekolah di Kecamatan Gembong. Berdasarkan data yang di sampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, sebanyak 103 siswa dan 13 guru di SMP Negeri 1 Gembong mengalami mual dan diare. Sementara di MTs Negeri 3 Pati, keluhan serupa di alami 127 siswa dan 30 guru.
Pemkab Pati menyatakan penetapan KLB karena jumlah penderita mencapai ratusan orang dan kejadian tersebut berkaitan dengan keselamatan siswa serta guru yang menjadi penerima manfaat MBG.
Keracunan MBG Pati Ditangani sebagai KLB
Risma Ardhi Chandra mengatakan pemerintah daerah mengambil langkah KLB agar penanganan terhadap para korban dapat secara maksimal.
Menurut Chandra, kondisi tersebut menjadi perhatian utama pemerintah karena menyangkut keselamatan ratusan siswa dan guru yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan program MBG.
Pemkab Pati juga membuka kemungkinan penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan penanganan dalam kondisi darurat.
βPrioritas kami saat ini adalah memastikan seluruh siswa dan guru yang mengalami keluhan telah mendapatkan penanganan serta memastikan kondisi mereka terus terpantau,β kata Chandra, sebagaimana di kutip dari keterangan yang di sampaikan kepada wartawan.
Pada Kamis (10/9/2026) pagi, pemerintah daerah mencatat sekitar 45 siswa masih menjalani rawat inap di RSUD Soewondo dan RS Mitra Bangsa. Data tersebut masih terus di sinkronkan karena pendataan korban dan kondisi pasien masih berjalan.
Ratusan Siswa dan Guru Mengalami Keluhan
Dua sekolah di Kecamatan Gembong menjadi lokasi utama penanganan kasus tersebut.
Di SMP Negeri 1 Gembong, terdapat 103 siswa dan 13 guru yang mengalami mual dan diare. Sedangkan di MTs Negeri 3 Pati, jumlahnya mencapai 127 siswa dan 30 guru dengan keluhan serupa.
Jika di jumlahkan berdasarkan data tersebut, terdapat 230 siswa dan 43 guru, atau 273 orang yang mengalami keluhan kesehatan.
Namun, angka tersebut merupakan data penderita yang di sampaikan pemerintah daerah pada tahap penanganan awal. Pemkab Pati masih melakukan pendataan dan sinkronisasi untuk memastikan jumlah korban secara keseluruhan.
Karena itu, penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut juga belum dapat di simpulkan hanya berdasarkan munculnya keluhan setelah konsumsi makanan MBG.
Pemerintah daerah menegaskan proses investigasi tetap berjalan untuk mengetahui penyebab kejadian berdasarkan pemeriksaan resmi.
172 Dapur SPPG di Pati Akan Dievaluasi
Kasus di Gembong kemudian mendorong pengawasan yang lebih luas terhadap penyelenggaraan MBG di Kabupaten Pati.
Sebanyak 172 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Kabupaten Pati akan di periksa dan di evaluasi. Langkah tersebut untuk memastikan setiap dapur memenuhi standar pengolahan dan keamanan pangan.
Evaluasi tidak hanya di arahkan pada dapur yang memasok makanan dalam kasus di Gembong. Pemeriksaan terhadap seluruh SPPG di perlukan untuk melihat apakah standar operasional yang berlaku sudah di terapkan secara konsisten.
Langkah tersebut juga sejalan dengan perhatian Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap kepatuhan SPPG terhadap standar operasional prosedur dan keamanan pangan.
Dalam siaran pers BGN pada 3 September 2026, Kepala BGN Sudaryono menyebut hasil pemetaan dan evaluasi internal menunjukkan sekitar 80β90 persen kasus gangguan kesehatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan MBG berhubungan dengan ketidakpatuhan terhadap SOP.
Karena itu, evaluasi dapur di Pati menjadi bagian penting untuk memastikan persoalan yang terjadi tidak berulang di tempat lain.
BGN Tegaskan Dapur yang Melanggar Dapat Ditindak
Pengawasan terhadap SPPG juga menjadi perhatian BGN dalam penanganan sejumlah kasus keamanan pangan pada program MBG.
BGN sebelumnya telah mengambil tindakan terhadap SPPG yang mengalami masalah keamanan pangan. Dalam kasus di Sidoarjo, misalnya, BGN memberikan suspend berat selama 30 hari terhadap SPPG yang berkaitan dengan insiden tersebut sambil melakukan investigasi bersama dinas kesehatan.
BGN juga menegaskan pentingnya pemenuhan standar sanitasi. Pada 7 September 2026, BGN mengumumkan penutupan sementara 1.999 dapur SPPG yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). BGN menyatakan kepatuhan terhadap persyaratan sanitasi merupakan bagian penting dari penyelenggaraan dapur MBG.
Dalam konteks Pati, pemeriksaan terhadap 172 SPPG menjadi penting untuk memastikan dapur yang menyediakan makanan kepada penerima manfaat benar-benar memenuhi ketentuan keamanan pangan.
Penyebab Keracunan Masih Menunggu Hasil Investigasi
Pemkab Pati belum menyimpulkan penyebab pasti munculnya keluhan kesehatan pada siswa dan guru di Gembong.
Chandra menyatakan pemerintah daerah akan terus mengawal investigasi bersama pihak terkait. Evaluasi juga mencakup proses distribusi dan keamanan pangan.
Pernyataan tersebut penting karena dugaan keracunan tidak dapat langsung di artikan bahwa makanan MBG merupakan penyebab pasti sebelum terdapat hasil pemeriksaan dari pihak berwenang.
Dengan demikian, status kejadian saat ini adalah dugaan keracunan setelah konsumsi MBG, sementara penyebab medis maupun sumber masalah masih menunggu hasil investigasi resmi.
Pemerintah daerah juga terus memantau kondisi korban yang masih menjalani perawatan. Pendataan secara berkala untuk mendapatkan angka yang lebih akurat mengenai jumlah penderita dan kondisi kesehatan mereka.
Pemerintah Fokus pada Keselamatan Penerima MBG
Kasus di Pati kembali menempatkan keamanan pangan sebagai salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Program MBG tidak hanya berkaitan dengan distribusi makanan kepada siswa. Tetapi juga membutuhkan pengawasan mulai dari bahan pangan, proses pengolahan, kebersihan dapur, penyimpanan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
BGN sebelumnya telah menyatakan bahwa penguatan tata kelola SPPG dan kepatuhan terhadap SOP menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan MBG.
Karena itu, pemeriksaan terhadap 172 SPPG di Pati di harapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dapur MBG secara menyeluruh sekaligus memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara konsisten.
Untuk kasus Gembong, pemerintah masih menunggu hasil investigasi resmi. Sementara itu, penanganan korban dan pemantauan kondisi kesehatan siswa serta guru menjadi prioritas.
Catatan: jumlah korban dan jumlah pasien yang masih di rawat merupakan data pada waktu pelaporan dan dapat berubah seiring proses pendataan serta penanganan medis.