NGENELO.NET, SELUMA β Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma terus mendorong agar program pembangunan yang telah masuk dalam APBD 2026 dapat berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah. DPRD juga memberikan perhatian terhadap sejumlah kegiatan yang saat ini masih menunggu kepastian anggaran.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seluma, Samsul Aswajar, mengatakan DPRD memiliki komitmen untuk mengawal pelaksanaan program pemerintah daerah, termasuk berbagai usulan masyarakat yang telah masuk dalam pembahasan anggaran.
Menurut Samsul, secara teknis pokok pikiran anggota DPRD tidak berdiri sendiri sebagai program terpisah. Usulan tersebut telah di tuangkan dalam RAPBD dan setelah di tetapkan menjadi bagian dari kegiatan Pemerintah Kabupaten Seluma.
βIni sebenarnya kategori pokir itu hampir di katakan tidak ada pokir. Tetapi usulan ataupun pokok-pokok pikiran anggota DPRD di tuang ke dalam RAPBD, menjadi kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Seluma,β kata Samsul, Jumat (14/8/2026).
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa DPRD Seluma tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
DPRD Seluma Pastikan Kegiatan yang Sudah Berkontrak Berjalan
Dalam pelaksanaan APBD 2026, DPRD Seluma memberikan perhatian khusus terhadap kegiatan yang telah memasuki tahap kontrak maupun pekerjaan yang sudah berjalan di lapangan.
Samsul menyampaikan bahwa kegiatan yang sudah berkontrak dan telah di kerjakan tetap akan di lanjutkan. DPRD juga telah berkomunikasi dengan Bupati Seluma terkait kepastian pembayaran terhadap pekerjaan yang sudah berjalan.
βYang sudah berkontrak atau yang sudah bekerja, sudah dilaksanakan. Kita sudah sampaikan sama Bupati, insyaallah akan dibayar,β ujarnya.
Sikap tersebut menjadi bentuk perhatian DPRD terhadap keberlanjutan pembangunan sekaligus memberikan kepastian bagi kegiatan yang sudah masuk tahap pelaksanaan.
DPRD Seluma juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar program yang telah berjalan dapat di selesaikan dengan baik sesuai ketentuan.
DPRD Seluma Dorong Pemerintah Menyesuaikan Kondisi Keuangan
Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, DPRD Seluma memahami bahwa pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap program yang belum memasuki tahap kontrak.
Samsul menjelaskan, kegiatan yang belum berkontrak berpotensi di pending sementara karena pemerintah daerah masih menunggu realisasi Dana Bagi Hasil atau DBH dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
βTapi yang belum berkontrak, berkemungkinan akan di pending. Karena mengingat keuangan ataupun DBH dari provinsi termasuk dari pusat ini belum di bayar,β jelasnya.
Menurut DPRD, kondisi tersebut perlu di sikapi secara realistis agar pelaksanaan APBD tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Dengan demikian, penundaan terhadap kegiatan yang belum berkontrak bukan berarti seluruh program tersebut langsung di hentikan. DPRD masih melihat peluang pelaksanaan apabila kondisi keuangan daerah kembali memungkinkan.
Tunggu Penerimaan DBH
DPRD Seluma menyampaikan bahwa kegiatan yang saat ini berpotensi di pending masih dapat di lanjutkan apabila penerimaan DBH terealisasi.
Samsul menyebut pemerintah daerah masih memiliki peluang untuk melanjutkan kegiatan tersebut apabila terdapat penerimaan dari DBH provinsi maupun pusat pada September atau Oktober 2026.
βNamun jika nanti di bulan 9 atau bulan 10 ada uang masuk dari DBH provinsi ataupun dari DBH pusat, maka kegiatan-kegiatan itu akan dilanjutkan,β pungkas Samsul.
Karena itu, DPRD Seluma tetap mendorong agar pemerintah daerah memantau perkembangan penerimaan daerah. Apabila kondisi fiskal membaik, kegiatan yang sebelumnya tertunda dapat kembali masuk dalam pelaksanaan pembangunan.
Sikap DPRD tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspirasi masyarakat dengan kemampuan keuangan daerah.
DPRD Seluma Tetap Perhatikan Aspirasi Masyarakat
Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, DPRD Seluma terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Berbagai aspirasi masyarakat yang di sampaikan melalui anggota DPRD menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan. Namun, pelaksanaannya tetap harus menyesuaikan dengan kemampuan APBD dan kondisi keuangan daerah.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, DPRD Seluma mendorong agar program yang telah berjalan menjadi perhatian utama. Selain itu, program yang belum berkontrak dapat di evaluasi berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran.
Pendekatan tersebut di perlukan agar pengelolaan APBD tetap berjalan secara efektif dan pembangunan daerah tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kawal Pembangunan Sesuai Kemampuan Daerah
Samsul menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran secara hati-hati di tengah kondisi fiskal daerah saat ini.
Program yang telah berkontrak dan berjalan menjadi perhatian untuk tetap dilaksanakan. Sementara itu, kegiatan yang belum berkontrak masih menunggu kepastian kemampuan keuangan daerah.
DPRD juga terus membuka komunikasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan dengan mempertimbangkan skala prioritas.
Dengan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Seluma, di harapkan pelaksanaan pembangunan tetap dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tanpa mengabaikan kondisi keuangan daerah. (adv)