Aturan SIM mati digugat ke MK. Pemohon meminta SIM kedaluwarsa tetap bisa diperpanjang dalam masa tenggang satu tahun. Gugatan atas nama Jangkung Sido Sentosa melalui Perkara Nomor 310/PUU-XXIV/2026. Ringkasan Berita Aturan SIM mati yang mengharuskan pemegang SIM mengajukan penerbitan baru setelah masa berlaku habis sedang di uji di Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 310/PUU-XXIV/2026. Pemohon … Baca Selengkapnya
NGENELO.NET, BENGKULU – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan gugatan pemohon terkait alokasi anggaran pendidikan di dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam sidag putusan yang di bacakan, Kamis 20 Juli 2026 MK mengambulkan gugatan pemohon. MK memutuskan ada pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan, paling lambat dalam penggunaan APBD 2028 atau paling lama 2 tahun … Baca Selengkapnya
NGENELO.NET, JAKARTA, – Sebanyak 11 mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Mereka menuntut agar pasal yang berisi larangan penyebaran kebencian di dunia maya itu di hapuskan atau di ubah. Menurut informasi yang … Baca Selengkapnya
NGENELO.NET, – Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia baru saja mengumumkan hasil putusan sidang pleno yang mencakup 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024. Dalam Putusan MK mengabulkan 26 Perkara PHPU Kepala Daerah, 24 Daerah Harus Pemungutan Suara Ulang Sidang yang berlangsung pada Senin, 24 Februari 2025, mengakhiri proses panjang pemeriksaan perkara PHPU … Baca Selengkapnya
NGENELO.NET, – Pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pemilu 2024 di Provinsi Bengkulu akan di laksanakan pada 6 Februari 2025. Di Provinsi Bengkulu sendiri ada 11 Kepala daerah terpilih, selain pasangan Gubernur dan pasangan Walikota ada 9 pasangan bupati dan wakil bupati. Sayangnya, pada 6 Februari 2025 nanti hanya 8 pasang Kepala daerah terpilih akan langsung … Baca Selengkapnya
NGENELHO, – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan dari Partai Buruh dan beberapa pemohon lainnya terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Keputusan ini di umumkan dalam sidang yang berlangsung di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada tanggal 31 Oktober 2024. Para pemohon yang terlibat antara lain Partai Buruh, FSPMI, … Baca Selengkapnya