DPRD Dukung Penuh Pembangunan Sekolah Rakyat di Seluma

NGENELO.NET, SELUMA – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seluma, Samsul Aswajar dukung penuh rencana Pemkab mempercepat upaya pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Seluma. Menurutnya, keberadaan sekolah rakyat di Kabupaten Seluma secara tidak langsung akan mendorong percepatan perekonomian daerah.

“Pastinya, kita dukung penuh upaya daerah untuk mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Seluma. Apalagi ini juga merupakan program pemerintah pusat,” kata Samsul.

Saat ini, Pemkab Seluma kini memfokuskan perhatian pada pemenuhan seluruh persyaratan administrasi dan teknis agar usulan pembangunan tersebut dapat segera diverifikasi dan diproses lebih lanjut. Langkah percepatan ini dilakukan setelah Bupati Seluma, Teddy Rahman, SE MM mengikuti pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang kembali menyinggung sejumlah program strategis pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat.

Bupati Seluma langsung meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bergerak cepat dan mengambil peran sesuai tugas masing-masing. Menurutnya, kesiapan pemerintah daerah menjadi faktor penting agar peluang mendapatkan program tersebut tidak terlewatkan

Untuk di Kabupaten Seluma, Sekolah Rakyat sedang menyiapkan segala syaratnya. Jadi semua OPD yang terlibat dari semua syarat tersebut, kita gerak cepat. Karena di situ ada Dinas Perkimhub terkait tanah, kemudian Dinas PU terkait urusan pembangunan, kemudian ada Dinas Sosial sebagai leading sektornya.

“Jadi syarat itu begitu kompleks dan ini akan kita kejar secepatnya,” tegas Teddy Rahman. Teddy Rahman juga menjelaskan, proses pengajuan Sekolah Rakyat di tingkat pusat di lakukan secara ketat. Setiap daerah harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum dinyatakan lengkap dan dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya

Berdasarkan informasi yang di terima Pemkab Seluma, saat ini sudah ada 28 kabupaten/kota di Indonesia yang di nyatakan lengkap dokumennya. Sementara Seluma masih dalam proses melengkapi berbagai persyaratan

“Kalau Kabupaten Seluma baru menyusun syaratnya, jadi secepat mungkin kita lengkapi syaratnya dan bisa kita dorong lagi. Kalau mendaftar pertama kali kita sudah, tapi syaratnya belum lengkap, jadi kita sudah masuk antrean,” ujar Teddy.

Ia juga menegaskan, seluruh OPD terkait harus bergerak secara terpadu agar kelengkapan dokumen dapat segera di selesaikan. Selain Dinas Sosial sebagai leading sector, Dinas Perkimhub, Dinas PUPR hingga instansi pertanahan juga di nilai memiliki peran penting.

Sekolah Rakyat di Seluma

Karena begitu ketat syaratnya, kita harus cepat-cepat melengkapi semua itu. Semua dinas terkait ambil posisi masing-masing, proses lebih cepat lagi, termasuk mungkin di BPN juga terlibat,” imbuhnya. Untuk lokasi pembangunan, Pemkab Seluma telah menyiapkan lahan sekitar 10 hektare yang berada tepat di belakang Markas Kodim 0425/Seluma.

Lahan tersebut merupakan aset daerah atau tanah hibah yang di rencanakan di alihfungsikan dari kawasan arena olahraga menjadi kawasan pendidikan. Lokasi tersebut memiliki nilai historis tersendiri bagi masyarakat Seluma. Kawasan itu sebelumnya di kenal sebagai arena sirkuit yang pernah di gunakan untuk penyelenggaraan ajang Grasstrack tingkat nasional.

Meski demikian, Pemkab Seluma masih memastikan status dan legalitas lahan tersebut. Pemerintah daerah ingin memastikan lahan benar-benar clear and clean, baik dari sisi kepemilikan, administrasi maupun aspek hukum.

Kepastian status lahan menjadi salah satu hal penting sebelum pembangunan fisik di lakukan. Pemkab tidak ingin persoalan aset dan legalitas justru menjadi kendala ketika program pembangunan telah berjalan.

Dengan rencana kapasitas yang mampu menampung ribuan siswa dari berbagai wilayah, keberadaan Sekolah Rakyat di harapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Seluma.

Pemkab Seluma kini berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan seluruh persyaratan. Pemerintah daerah berharap setelah dokumen di nyatakan lengkap, usulan pembangunan Sekolah Rakyat Seluma dapat segera di proses pemerintah pusat dan masuk dalam alokasi pembangunan. (adv)