Jakarta, Ngenelo.net – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Suyudi menyebut Listyo diduga memerintahkan penyadapan sekaligus menerima hasil akhirnya.
Pengungkapan tersebut berlangsung dalam rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Suyudi membeberkan bahwa penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari Listyo Sigit Prabowo, Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Keempatnya memiliki peran berbeda, mulai dari pemberi perintah, pemberi persetujuan, pelaksana koordinasi hingga penerima hasil penyadapan.
Listyo Sigit Diduga Perintahkan Penyadapan Prabowo
Dalam pemaparannya di hadapan anggota DPR, Suyudi menyebut perintah penyadapan diduga berasal dari Listyo Sigit ketika masih menjabat Kapolri.
Listyo menentukan target penyadapan secara langsung, baik melalui komunikasi lisan maupun pesan WhatsApp kepada Ahrie Sonta yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon).
Suyudi juga mengungkap Listyo berperan sebagai end user atau penerima akhir hasil penyadapan.
“Pertama, Jenderal LSP, yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” kata Suyudi dalam rapat tersebut.
Dengan penjelasan itu, penyidik menduga Listyo menjadi pihak yang mengawali rangkaian penyadapan sekaligus menerima laporan akhirnya.
Tiga Jenderal Lain Diduga Terlibat dalam Rantai Penyadapan
Selain Listyo, Suyudi menjelaskan dugaan peran tiga tersangka lainnya.
Irjen Slamet Uliandi, yang pernah menjabat Kadiv TIK Polri, diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan. Ia juga meneruskan laporan harian dan hasil analisis kepada Listyo.
Selanjutnya, Irjen Eko Hadi Santoso diduga menerima perintah dari Slamet Uliandi untuk menyadap target tertentu. Eko juga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
Sementara itu, Ahrie Sonta Nasution diduga meneruskan perintah kepada operator untuk menjalankan penyadapan.
Selain itu, Ahrie juga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo serta memerintahkan penghapusan rekaman suara, log data, dan pembubaran grup WhatsApp yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Suyudi menegaskan seluruh peran itu mengacu pada hasil penyidikan dan masih harus di buktikan melalui proses hukum.
Siapa Target Penyadapan Listyo Sigit Cs?
Dalam rapat yang sama, Suyudi mengungkap cakupan target penyadapan dugaan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Penyidik menemukan dugaan penyadapan terhadap sejumlah kelompok dan lembaga, antara lain:
- Presiden dan lingkar Istana.
- Kementerian dan lembaga negara.
- Pejabat pemerintah dan anggota DPR.
- Tokoh politik dan partai politik.
- Gubernur dan kepala kepolisian daerah.
- KPK dan kejaksaan.
- Internal Polri.
- Organisasi kemasyarakatan.
- Aktivis dan mahasiswa.
Namun, Suyudi mengingatkan daftar target tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan. Nama lembaga atau kelompok yang masuk daftar sasaran tidak otomatis menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana.
Empat Tersangka dan Status Penahanannya
Kapolri juga menjelaskan perkembangan penahanan empat tersangka kasus penyadapan Prabowo.
Tiga tersangka menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sementara Slamet Uliandi menjalani penahanan rumah dengan pertimbangan kesehatan.
Berikut rinciannya:
| Nama tersangka | Status penahanan |
| Listyo Sigit Prabowo | Rutan Mako Brimob hingga 23 November 2026 |
| Eko Hadi Santoso | Rutan Mako Brimob hingga 22 November 2026 |
| Ahrie Sonta Nasution | Rutan Mako Brimob hingga 21 November 2026 |
| Slamet Uliandi | Penahanan rumah sejak 11 November 2026 |
Suyudi menjelaskan, Slamet menjalani penahanan rumah setelah tim medis Pusdokkes Polri memeriksa kondisi kesehatannya.
Sebelumnya, penyidik menetapkan Slamet sebagai tersangka pada 5 November 2026.
Pasal yang Menjerat Empat Tersangka
Dalam penanganan kasus penyadapan ilegal, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana sesuai dugaan perbuatan masing-masing tersangka.
Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan tindak pidana penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik. Ketentuan ini memuat ancaman pidana paling lama delapan tahun.
Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana enam atau tujuh tahun sesuai ketentuan yang di persangkakan.
Penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kekuasaan.
Polri Selidiki Dugaan Makar, Apa Tujuan Penyadapan?
Selain kasus penyadapan ilegal, Polri mulai mendalami dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Suyudi mengatakan penyidik telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindakan bersama-sama atau pemufakatan jahat untuk melakukan makar.
Namun, kepolisian belum menyimpulkan adanya tindak pidana makar. Penyidik masih harus membuktikan unsur pidana tersebut secara terpisah dari perkara penyadapan dan akses ilegal.
Penyelidikan kini berfokus pada penelusuran pihak yang memberikan perintah, tujuan penyadapan, serta pihak yang mengetahui kegiatan tersebut.
Komisi III DPR RI juga meminta Kapolri mengungkap aktor intelektual, penerima hasil sadapan, sumber pendanaan, hingga kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Selain itu, DPR juga meminta Polri Menggunakan pasal makar serta mengusut keterlibatan pihak lain.
“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan yang dilakukan para tersangka merupakan tindak pidana makar. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI meminta Kapolri beserta jajarannya agar para tersangka di kenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain” tegas Habiburokhman.
Dengan demikian, pertanyaan mengenai siapa yang memerintahkan penyadapan mulai memperoleh jawaban dari pemaparan Kapolri. Namun, motif dan tujuan akhir kegiatan tersebut masih menjadi pekerjaan penyidik.
Polri kini harus membuktikan seluruh dugaan melalui alat bukti yang sah dan proses hukum yang transparan.