Bengkulu, Ngenelo.net – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI membuka pembicaraan mengenai sosok yang akan mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia. Salah satu figur daerah yang menarik untuk masuk dalam pembahasan tersebut adalah Sultan B Najamudin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Bengkulu.
Nama Sultan Baktiar Najamudin memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan daerah dan parlemen nasional. Ia pernah menjabat Wakil Gubernur Bengkulu dan kini memimpin lembaga perwakilan daerah di tingkat pusat.
Kabar pengunduran diri Gibran mencuat pada Rabu (11/11/2026). Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan bahwa Gibran telah mengundurkan diri dan menyerahkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto.
Perkembangan tersebut langsung memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang akan mengisi jabatan Wakil Presiden apabila proses pengunduran diri berjalan sesuai ketentuan konstitusi.
Sultan B Najamudin, Putra Bengkulu yang Memimpin DPD RI
Sultan Baktiar Najamudin lahir di Bengkulu Selatan pada 11 Mei 1979. Perjalanan politiknya berawal dari daerah sebelum berkembang ke tingkat nasional.
Ia pernah menjadi anggota DPD RI periode 2009–2013. Setelah itu, Sultan menjabat Wakil Gubernur Bengkulu periode 2013–2015.
Kariernya di parlemen berlanjut ketika ia kembali menjadi anggota DPD RI dan menjabat Wakil Ketua III DPD RI periode 2019–2024.
Pada Oktober 2024, Sultan terpilih sebagai Ketua DPD RI periode 2024–2029. Ia memperoleh 95 suara dalam pemilihan pimpinan lembaga tersebut.
Pengalaman tersebut menempatkan Sultan sebagai salah satu figur asal Bengkulu yang memiliki perjalanan panjang dalam pemerintahan daerah dan lembaga negara.
Bagi Bengkulu, rekam jejak Sultan juga membuka pembicaraan mengenai peluang putra daerah mengambil peran lebih besar dalam pemerintahan nasional.
Apakah Sultan B Najamudin Bisa Menggantikan Gibran?
Secara konstitusional, peluang pengisian jabatan Wakil Presiden tidak terbatas pada satu partai politik atau daerah tertentu.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua nama yang Presiden usulkan.
Artinya, Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua calon kepada MPR.
Dalam konteks tersebut, Sultan B Najamudin dapat masuk dalam pembahasan sebagai figur potensial. Pengalamannya memimpin DPD RI, pernah menjadi Wakil Gubernur Bengkulu, serta memahami persoalan daerah menjadi bagian dari rekam jejak yang dapat diperhitungkan dalam diskusi mengenai calon pengganti Gibran.
Namun, hingga Kamis (12/11/2026), belum ada pengumuman resmi yang menyebut Sultan sebagai calon Wakil Presiden.
Belum ada pula pernyataan resmi dari Sultan mengenai kesediaannya masuk dalam bursa tersebut.
Siapa Saja Figur yang Bisa Masuk Bursa Pengganti Gibran?
Pembahasan pengganti Gibran berpotensi menghadirkan berbagai figur dari latar belakang politik dan pemerintahan.
Nama-nama seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, Pramono Anung, dan Sufmi Dasco Ahmad juga dapat menjadi bahan pembicaraan politik.
Sementara itu, Sultan B Najamudin menghadirkan perspektif berbeda karena berasal dari unsur perwakilan daerah.
Kendati demikian, nama-nama tersebut belum merupakan daftar resmi calon pengganti Gibran. Penentuan dua kandidat tetap berada dalam kewenangan Presiden sesuai mekanisme konstitusi.
Mekanisme Pemilihan Pengganti Gibran Menurut UUD 1945
Pergantian Wakil Presiden memiliki aturan yang jelas dalam konstitusi.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden baru paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Sementara itu, Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengatur tahapan pemilihannya.
Berikut mekanismenya:
- Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR.
- Presiden menyerahkan kelengkapan persyaratan kedua calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
- Kedua calon menyampaikan pernyataan kesiapan mengikuti pencalonan.
- MPR memilih satu dari dua calon melalui sidang paripurna.
- Calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi Wakil Presiden.
- MPR melantik Wakil Presiden terpilih.
Dengan demikian, Prabowo tidak bisa langsung menunjuk satu orang untuk mengisi jabatan tersebut. MPR tetap memiliki kewenangan memilih satu dari dua nama yang Presiden ajukan.
Peluang Putra Bengkulu di Panggung Politik Nasional
Munculnya nama Sultan B Najamudin dalam pembahasan pengganti Gibran menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat Bengkulu.
Selama ini, tokoh-tokoh daerah memiliki peran dalam berbagai lembaga negara. Sultan merupakan salah satu putra Bengkulu yang berhasil mencapai posisi pimpinan lembaga tinggi negara.
Jika pembahasan pengganti Gibran berkembang, pengalaman Sultan di pemerintahan daerah dan DPD RI dapat menjadi salah satu aspek yang menarik untuk diperhitungkan.
Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada dinamika politik nasional dan kewenangan konstitusional Presiden serta MPR.
Kini, publik menunggu perkembangan resmi mengenai pengunduran diri Gibran sekaligus langkah Prabowo dalam menentukan calon pengganti.
Bagi masyarakat Bengkulu, peluang munculnya nama Sultan B Najamudin dalam pembicaraan kepemimpinan nasional tentu menjadi perkembangan yang menarik untuk diikuti.