Jakarta, Ngenelo.net – Seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPR RI sepakat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menyikapi polemik surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusan politik tersebut di sampaikan Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, setelah rapat pleno fraksi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Utut menegaskan, seluruh anggota fraksi telah menyetujui langkah konstitusional tersebut. Keputusan itu diambil setelah anggota fraksi bertukar pikiran dalam rapat pleno yang di hadiri 102 dari total 110 anggota.
Menurut Utut, delapan anggota lainnya tidak hadir karena izin atau sakit.
“Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan Hak Menyatakan Pendapat,” kata Utut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Keputusan ini menjadi perkembangan baru dalam dinamika politik di DPR setelah munculnya polemik putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Utut Adianto Tegaskan Seluruh Anggota PDIP Sepakat Gunakan HMP
Utut Adianto menjelaskan, keputusan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat merupakan hasil pembahasan bersama dalam rapat pleno Fraksi PDIP.
Ia menegaskan, fraksinya tidak sedang menghitung berapa banyak anggota yang secara individual mengusulkan penggunaan hak tersebut. Sebab, keputusan yang diambil merupakan sikap politik bersama.
Dalam rapat tersebut, 102 anggota hadir, sedangkan delapan lainnya mendapatkan izin atau sedang sakit.
Utut bahkan menegaskan bahwa seluruh anggota fraksi memiliki sikap yang sama terhadap keputusan tersebut.
“Sepakat, karena kita ini kan memang kita header democracy, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memperjelas bahwa penggunaan HMP bukan lagi sebatas wacana dari seorang anggota PDIP. Kali ini, keputusan tersebut telah disepakati dalam rapat pleno fraksi.
PDIP Akan Sampaikan Keputusan HMP kepada Pimpinan DPR
Setelah mengambil keputusan politik, Fraksi PDIP berencana menyampaikan sikap resminya kepada pimpinan DPR RI.
Utut mengatakan, langkah tersebut agar usulan penggunaan HMP dapat segera dibahas melalui Badan Musyawarah (Bamus).
Menurutnya, keputusan politik telah di sepakati. Sementara itu, penyampaian dokumen dan proses administrasi masih perlu disesuaikan dengan mekanisme yang berlaku di DPR.
“Kalau ini kita harus ke pimpinan DPR kan, biar supaya ada Bamus segera,” kata Utut.
Meski demikian, Utut belum memastikan kapan keputusan tersebut secara administratif di sampaikan kepada pimpinan DPR.
Ia menyebut persoalan waktu berkaitan dengan mekanisme dan teknis administrasi.
“Yang paling sulit di politik itu kan keputusan politiknya, kami telah sepakat mengambil langkah konstitusi,” sambungnya.
Dengan demikian, perkembangan berikutnya yang perlu diperhatikan adalah penyampaian keputusan Fraksi PDIP kepada pimpinan DPR dan pembahasan melalui Bamus.
Apa Alasan PDIP Memilih Hak Menyatakan Pendapat?
Utut menjelaskan bahwa keputusan Fraksi PDIP menggunakan HMP merujuk pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Kedua pasal tersebut menjadi dasar konstitusional yang di pertimbangkan fraksi dalam mengambil langkah politik terkait persoalan Gibran.
Utut juga menyampaikan bahwa penjelasan lebih terperinci mengenai dasar hukum tersebut akan di sampaikan oleh anggota Fraksi PDIP dari Komisi III DPR.
Dengan memilih jalur konstitusi, PDIP menyatakan akan membawa persoalan tersebut melalui mekanisme kelembagaan DPR.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa fraksi memilih jalur konstitusional dalam merespons polemik yang berkembang.
Bagaimana Tanggapan Gibran Rakabuming Raka?
Di tengah keputusan Fraksi PDIP menggunakan HMP, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menyampaikan sikapnya.
Gibran mengatakan menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait dinamika yang sedang berlangsung.
Ia mengaku tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Gibran juga mengungkapkan telah bertemu Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan tersebut, ia menerima sejumlah arahan dan masukan dari Presiden yang dianggapnya seperti sosok orang tua sendiri.
“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ungkapnya.
Gibran Akan Melawan Lewat PTUN dan Siapkan Langkah PK di MA
Selain menghormati aspirasi masyarakat, Gibran menegaskan akan tetap menempuh jalur hukum untuk menyikapi persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA tersebut.
Ia menyebut salah satu arahan Presiden Prabowo adalah agar ia terus memperjuangkan persoalan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran juga di minta menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Selain itu, ia akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait wacana pengajuan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S-1, serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA. Itu saja,” kata Gibran.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Gibran memilih tetap memperjuangkan persoalan melalui jalur hukum, meskipun Fraksi PDIP telah menyepakati penggunaan HMP melalui jalur konstitusi.
HMP PDIP dan Langkah Hukum Gibran Jadi Perkembangan Baru di DPR
Keputusan seluruh anggota Fraksi PDIP menggunakan Hak Menyatakan Pendapat menambah perkembangan dalam polemik yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Di satu sisi, Fraksi PDIP telah menyepakati langkah konstitusional dan akan menyampaikan keputusan kepada pimpinan DPR dan nantinya ada pembahasan di Bamus.
Di sisi lain, Gibran menyatakan tetap menghormati aspirasi masyarakat dan akan memperjuangkan persoalan tersebut melalui PTUN serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen terkait rencana PK di MA.
Dua langkah tersebut kini menjadi perkembangan yang menarik.
Publik selanjutnya menunggu penyampaian keputusan Fraksi PDIP kepada pimpinan DPR serta tindak lanjut proses hukum yang akan ditempuh Gibran.