Jakarta, Ngenelo.net – Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, hingga Selasa, 10 November 2026, pernyataan tersebut belum berarti Gibran resmi berhenti dari jabatannya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, keinginan itu disampaikan Gibran ketika bertemu Prabowo di Istana. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam dan membahas dinamika politik serta persoalan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Kabar tersebut langsung menjadi perhatian publik. Sebab, posisi Gibran sebagai Wakil Presiden berada di tengah polemik dokumen pendidikan dan dorongan sejumlah anggota DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Lantas, mengapa Gibran ingin mengundurkan diri? Apakah Prabowo menyetujui permintaan tersebut? Dan bagaimana nasib jabatan Wakil Presiden jika pengunduran diri benar-benar terjadi?
Gibran Ajukan Pengunduran Diri kepada Prabowo
Informasi mengenai niat Gibran mengundurkan diri disampaikan langsung oleh Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana, Selasa, 10 November 2026.
Prasetyo membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran pada pagi hari.
Menurut keterangannya, pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Dalam pembicaraan tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri di tengah dinamika yang berkembang terkait putusan MA dan MK.
Pernyataan Prasetyo sekaligus mengonfirmasi bahwa kabar pertemuan Presiden dan Wakil Presiden bukan sekadar isu yang beredar.
Ada dua hal penting dari pertemuan tersebut:
- Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
- Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dengan demikian, persoalan yang disampaikan Gibran tidak hanya berkaitan dengan jabatan politik, tetapi juga menyangkut upaya pembuktian dokumen pendidikan melalui jalur hukum.
Apakah Prabowo Menerima Pengunduran Diri Gibran?
Prasetyo Hadi meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
Selain itu, menurut Mensesneg, tidak benar apabila Presiden disebut menyampaikan penolakan dalam pertemuan tersebut.
Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam diskusi yang berlangsung di Istana.
Namun, keterangan tersebut juga tidak dapat dimaknai sebagai persetujuan resmi Presiden terhadap pengunduran diri Wakil Presiden.
Ada perbedaan antara membahas niat pengunduran diri, menerima surat pengunduran diri, dan terjadinya kekosongan jabatan berdasarkan ketentuan konstitusi.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan tiga hal berikut:
- Niat mengundurkan diri: Gibran telah menyampaikan keinginannya kepada Prabowo.
- Keputusan formal: Harus dilihat dari perkembangan administrasi dan ketentuan hukum yang berlaku.
- Kekosongan jabatan: Tidak otomatis terjadi hanya karena seseorang menyampaikan niat untuk mundur.
Artinya, Gibran belum dapat disebut resmi berhenti sebagai Wakil Presiden hanya berdasarkan pernyataan Mensesneg tersebut.
Mengapa Gibran Ingin Mengundurkan Diri?
Niat pengunduran diri Gibran muncul ketika polemik dokumen pendidikannya kembali menjadi perhatian setelah adanya perkembangan putusan MA dan MK.
Persoalan ini berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024.
Dalam pemberitaan CNN Indonesia, MA memutuskan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Selain itu, pemberitaan tersebut juga menjelaskan bahwa putusan MA berkaitan dengan putusan MK sebelumnya mengenai dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
Perkembangan hukum tersebut kemudian memunculkan tekanan politik terhadap posisi Gibran.
Polemik dokumen pendidikan Gibran
Persoalan dokumen pendidikan menjadi salah satu isu yang terus dibicarakan publik sejak proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
Gibran sebelumnya pernah menanggapi polemik tersebut. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi apabila tidak menyelesaikan pendidikan SMA.
Dalam pernyataan yang dikutip CNN Indonesia pada 7 Oktober 2026, Gibran mengatakan: “Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura.”
Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Gibran terhadap persoalan pendidikan yang dipersoalkan.
Di sisi lain, putusan pengadilan harus dibaca berdasarkan amar dan pertimbangan hukumnya. Tidak tepat menyederhanakan persoalan administrasi dokumen menjadi kesimpulan bahwa seluruh riwayat pendidikan seseorang otomatis tidak sah.
Mengapa Gibran meminta proses pembuktian melalui PTUN?
Dalam pertemuan dengan Prabowo, Gibran juga meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses PTUN.
PTUN merupakan lembaga peradilan yang menangani sengketa tata usaha negara sesuai kewenangannya.
Gambaran sederhananya, apabila terdapat persoalan mengenai keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan, pihak yang berkepentingan dapat menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, perlu dicatat bahwa permintaan Gibran untuk membuktikan dokumennya melalui PTUN belum berarti proses gugatan sudah terdaftar atau pengadilan telah mengeluarkan putusan baru.
Perkembangan tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui informasi resmi dari pihak terkait.
DPR Dorong Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran
Selain persoalan hukum, perkembangan politik di DPR turut menjadi latar belakang mencuatnya kabar pengunduran diri Gibran.
Selain itu, CNN Indonesia melaporkan sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Gibran.
Sementara itu, Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam konteks ini, dorongan HMP berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atau persoalan pemenuhan persyaratan jabatan Wakil Presiden.
Apa itu Hak Menyatakan Pendapat DPR?
Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di dalam negeri maupun internasional, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai ketentuan.
Penggunaannya tidak otomatis membuat seseorang kehilangan jabatan.
Ada prosedur yang harus dilalui, termasuk pembahasan di DPR dan mekanisme konstitusional yang melibatkan Mahkamah Konstitusi serta MPR apabila prosesnya berkaitan dengan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden.
Apakah Hak Menyatakan Pendapat bisa membuat Gibran dimakzulkan?
Secara konstitusional, pemberhentian Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan politik atau keputusan sepihak anggota DPR.
Dalam Pasal 7A UUD 1945 mengatur alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, antara lain apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Prosesnya juga diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.
Dengan demikian, dorongan penggunaan HMP masih harus dibedakan dari keputusan pemberhentian yang telah melalui seluruh tahapan konstitusional.
Bagaimana Proses Hukum Jika Gibran Benar-Benar Mundur?
Apabila pengunduran diri Gibran benar-benar terealisasi, pengisian jabatan Wakil Presiden tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
Konstitusi telah mengatur mekanisme apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan ini memberikan gambaran bahwa pengisian jabatan Wapres bukan kewenangan melalui penunjukan pribadi oleh Presiden.
Ada tahapan kelembagaan yang harus dijalankan.
Apakah Prabowo bisa langsung menunjuk pengganti Gibran?
Tidak.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR.
Selanjutnya, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih satu orang sebagai pengganti.
Artinya, Prabowo memiliki kewenangan mengusulkan calon, sedangkan pemilihan dilakukan melalui mekanisme di MPR.
Berapa lama proses pemilihan Wapres pengganti?
UUD 1945 menetapkan batas waktu paling lambat 60 hari bagi MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan pengganti apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Ketentuan tersebut berlaku dalam konteks terjadinya kekosongan jabatan, bukan sejak munculnya pernyataan atau isu pengunduran diri.
Siapa yang Akan Menggantikan Gibran Jika Mundur?
Pertanyaan mengenai sosok pengganti Gibran tentu akan muncul apabila pengunduran diri benar-benar terjadi.
Namun, sampai terdapat keputusan dan proses resmi, belum ada dasar untuk memastikan siapa yang akan menduduki posisi tersebut.
Mekanisme konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama kepada MPR.
Kemudian, MPR memilih satu calon melalui sidang.
Dengan demikian, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:
- Presiden tidak bisa langsung menunjuk satu orang sebagai pengganti.
- Harus ada dua calon yang diusulkan Presiden.
- MPR memiliki kewenangan memilih Wakil Presiden pengganti.
- Proses pemilihan harus mengikuti batas waktu yang ditentukan UUD 1945.
Masyarakat sebaiknya tidak terburu-buru mempercayai nama-nama yang beredar sebagai calon pengganti Gibran sebelum ada pengumuman resmi.
Apa Dampak Jika Gibran Mengundurkan Diri dari Jabatan Wapres?
Jika pengunduran diri Gibran benar-benar terjadi, dampaknya bukan hanya menyangkut perubahan susunan kepemimpinan nasional.
Peristiwa tersebut juga berpotensi memunculkan dinamika politik baru di pemerintahan Prabowo.
Dampak terhadap pemerintahan Prabowo
Presiden tetap menjalankan pemerintahan sesuai kewenangannya. Namun, kekosongan jabatan Wakil Presiden harus ditangani melalui mekanisme yang telah ditentukan konstitusi.
Wakil Presiden memiliki fungsi membantu Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Karena itu, pergantian pejabat di posisi tersebut akan menjadi perhatian publik dan partai politik.
Pengaruh terhadap stabilitas politik nasional
Pengunduran diri seorang Wakil Presiden di tengah polemik hukum dan tekanan politik tentu akan menjadi peristiwa besar.
Selain itu, dinamika tersebut dapat memengaruhi pembicaraan di parlemen, hubungan antarkekuatan politik, serta persepsi masyarakat terhadap pemerintahan.
Meski demikian, dampak terhadap stabilitas nasional tidak bisa langsung disimpulkan hanya dari pernyataan niat pengunduran diri.
Perkembangan berikutnya sangat bergantung pada keputusan resmi dan proses hukum yang berjalan.
Bagaimana hubungan Prabowo dan Jokowi?
Gibran merupakan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Karena itu, kabar mengenai niat pengunduran dirinya juga berpotensi memunculkan pembahasan mengenai hubungan politik Prabowo dan Jokowi.
Namun, tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa persoalan tersebut karena keretakan hubungan keduanya.
Penilaian mengenai hubungan politik harus didasarkan pada pernyataan dan tindakan yang dapat di verifikasi, bukan spekulasi.
Kronologi Gibran Mengajukan Pengunduran Diri
Untuk memahami perkembangan persoalan ini, berikut rangkaian peristiwa berdasarkan informasi yang telah diberitakan.
1. Polemik dokumen pendidikan: Dokumen pendidikan Gibran yang digunakan dalam persyaratan Pilpres 2024 menjadi perhatian publik.
2. Perkembangan putusan pengadilan: Muncul putusan MA dan MK yang berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan tersebut.
3. Dorongan dari DPR:Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
4. Pertemuan di Istana: Gibran bertemu Prabowo pada Selasa, 10 November 2026.
5. Pernyataan Mensesneg: Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri.
6. Permintaan pembuktian dokumen: Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen melalui proses PTUN.
Perkembangan berikutnya masih perlu dipantau, terutama mengenai sikap resmi Presiden, langkah administrasi pengunduran diri, serta proses hukum yang ditempuh Gibran.
Fakta Terbaru Pengunduran Diri Gibran
Jadi, berdasarkan keterangan Mensesneg Prasetyo Hadi pada 10 November 2026, terdapat sejumlah fakta .
- Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Prabowo.
- Pertemuan Presiden dan Wakil Presiden berlangsung sekitar 2,5 jam.
- Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
- Prasetyo membantah bahwa Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut.
- Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui PTUN.
- Dorongan Hak Menyatakan Pendapat DPR menjadi bagian dari dinamika politik yang berkembang.
Jadi, apakah Gibran sudah resmi mundur?
Sampai sekarang belum dapat dinyatakan demikian hanya berdasarkan keterangan mengenai niat pengunduran diri. Publik masih perlu menunggu perkembangan formal dan kepastian status jabatan dari lembaga berwenang.