Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah serius untuk memulihkan layanan publik yang terganggu akibat serangan siber (Hacker) pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.
Di ansir ngenelo.net dari laman resmi Komifo, Presiden Joko Widodo secara resmi memerintahkan pemulihan penuh layanan publik pada bulan Juli 2024.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, perintah ini di sampaikan langsung oleh Presiden. Dalam Rapat Tingkat Menteri yang di hadiri oleh para pemangku kepentingan terkait.
“Baru saja saya memimpin Rapat Tingkat Menteri yang dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara membahas terkait tindak lanjut perintah Bapak Presiden agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada bulan Juli 2024,” jelasnya dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin 01 juli 2024.
Di ketahui, saat ini telah di mulai proses pemulihan dengan mengaktifkan backup server. Dari Cold Site Batam dan mengalihkan layanan melalui fasilitas PDNS 1 serta Data Center Temporary.
Serangan siber yang menimpa PDNS 2 telah menyebabkan gangguan serius terhadap operasional beberapa layanan pemerintah.
Strategi Penempatan Data Berlapis
Untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa depan, pemerintah akan menerapkan strategi penempatan data yang berlapis-lapis sesuai dengan tingkat kepentingan data.
Data-data strategis akan di simpan dengan pengamanan terbaik, sementara data umum atau terbuka akan di pindahkan ke dalam sistem cloud untuk mengurangi beban pada PDN.
