Bengkulu, Ngenelo.net, – Kepolisian Daerah Bengkulu kembali menindak tegas jaringan penyelewengan distribusi sarana produksi pertanian. Melalui operasi terbaru, Polda Bengkulu bongkar praktik jual beli ilegal pupuk subsidi jenis urea seberat 20 ton. Selain itu juga menetapkan tiga orang pelaku berinisial JE (24), AS (44), serta GA sebagai tersangka, Jumat (20/11/2026).
Kasus penyelewengan lintas kabupaten ini terungkap setelah penyidik Subdirektorat Industri dan Perdagangan (Subdit Indagsi) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bengkulu menghentikan laju dua unit truk pengangkut.
Komplotan tersebut membeli pupuk bersubsidi pemerintah dari Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur. Kemudian menjual kembali secara ilegal kepada para petani di Kabupaten Bengkulu Utara demi meraup keuntungan pribadi.
Kronologi Penyergapan dan Peran Tersangka
Penyidik Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu yang dipimpin AKBP Herman menyergap dua unit truk pembawa 20 ton pupuk urea bersubsidi saat perjalanan dari Kecamatan Kinal (Kabupaten Kaur) menuju wilayah Bengkulu Utara (Desa Cipta Mulya dan Desa Air Putih).
Sementara, Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol. Imam Wijayanto, membenarkan telah mengamankan barang bukti serta penetapan tiga tersangka.
“Dalam pengungkapan perkara oleh Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu, penyidik telah mengamankan 2 unit truk dengan muatan 20 ton pupuk subsidi jenis urea dan menetapkan 3 orang tersangka,” kata Kombes Pol. Imam Wijayanto, Jumat (20/11/2026).
Berikut rincian identitas tiga tersangka:
- JE (24): Warga Kabupaten Bengkulu Utara.
- GA: Warga Kabupaten Bengkulu Utara.
- AS (44): Warga Kabupaten Mukomuko.
Sementara itu, barang bukti meliputi 20 ton pupuk urea bersubsidi, 2 unit truk. Serta 5 unit ponsel sebagai sarana komunikasi transaksi.
Hukum dan Regulasi Distribusi
Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan ketat yang distribusinya berpatokan pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Penjualan di luar jalur resmi melanggar hukum dan berpotensi memicu kelangkaan bagi petani sah.
Sebab itu, para tersangka di jerat dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto Pasal 20 huruf c KUHP. Yakni, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga Rp5 miliar.


