Banner DPRD Kabupaten Kepahiang
Banner Pemkab Kepahiang Pilkades Serentak

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Ini Poin Penting yang Perlu Diketahui

🔊 Dengarkan Berita
Klik Dengarkan untuk mendengarkan berita
Bagikan Berita

JAKARTA, NGENELO.NET – DPR RI mengambil keputusan menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Regulasi ini untuk memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana. Sekaligus memulihkan kerugian negara dan masyarakat, termasuk mengembalikan aset kepada korban kejahatan.

Keputusan tersebut di sampaikan dalam rapat paripurna setelah melalui pembahasan panjang di Komisi III DPR RI bersama pemerintah.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyebut regulasi ini menjadi instrumen hukum baru untuk memastikan hasil kejahatan dapat di pulihkan.

Menurut Habiburokhman, pembentukan RUU ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat kembali kepada negara dan masyarakat.

Pembahasan RUU Perampasan Aset telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Jumlah pasalnya juga berkembang dari rancangan awal 67 pasal menjadi 74 pasal.

Mengatur Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana

Salah satu poin penting dalam RUU Perampasan Aset adalah mekanisme non-conviction based, yakni perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku.

Mekanisme tersebut mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

RUU ini juga memperluas cakupan tindak pidana yang dapat di jangkau, antara lain korupsi, narkotika, terorisme, perdagangan orang. Serta penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Habiburokhman Ingatkan Potensi Penyalahgunaan Wewenang

Habiburokhman menegaskan, penerapan aturan perampasan aset harus tetap menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat.

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.

Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, RUU tersebut mengatur pengawasan independen, pembuktian yang berimbang di persidangan. Serta sistem informasi pengelolaan aset yang transparan.

Melalui regulasi ini, DPR berharap pemulihan aset hasil tindak pidana dapat memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat,. Terutama korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan.