Jakarta, Ngenelo.net – Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kamis (19/11/2026).
ICW mempersoalkan proses pembahasan dan pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang di nilai tidak transparan, terutama karena dokumen rancangan undang-undang di sebut tidak tersedia secara terbuka bagi masyarakat.
Bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset lamporanteraebut di sampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, bertepatan dengan pengesahan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna DPR.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, mengatakan pihaknya menilai masyarakat tidak memperoleh akses memadai terhadap dokumen rancangan undang-undang selama proses pembahasan hingga pengesahan.
Menurutnya, keterbukaan dokumen penting agar masyarakat dapat mengetahui substansi aturan dan memberikan masukan sebelum disahkan.
ICW juga menyoroti tidak dimasukkannya ketentuan mengenai illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar dalam UU Perampasan Aset.
Ketentuan tersebut dinilai penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi, khususnya dalam menelusuri kekayaan penyelenggara negara yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya.
ICW Laporkan Puan Maharani, Soroti Hilangnya Pasal Kekayaan Tidak Wajar
Selain persoalan transparansi, ICW menilai penghilangan ketentuan illicit enrichment menjadi salah satu kekurangan penting dalam undang-undang tersebut.
ICW menyebut ketentuan tersebut sebelumnya menjadi salah satu substansi yang di dorong masuk dalam pembahasan, termasuk melalui rekomendasi KPK.
Namun, hingga pengesahan, ketentuan mengenai peningkatan kekayaan tidak wajar tersebut tidak tercantum dalam aturan yang di setujui DPR.
Atas persoalan itu, ICW bersama koalisi meminta MKD menindaklanjuti laporan dan memeriksa dugaan pelanggaran etik dalam proses pembentukan undang-undang.
Habiburokhman Buka Suara soal Laporan IC
Menanggapi laporan tersebut, Habiburokhman menyatakan tidak keberatan dengan langkah ICW mengadukannya bersama Puan Maharani ke MKD.
Dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026), ia menegaskan DPR telah membuka ruang partisipasi masyarakat selama pembahasan RUU Perampasan Aset.
Habiburokhman menyebut Panitia Kerja (Panja) telah menggelar 87 rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai pihak.
Dari sekitar 90 pihak yang mengajukan diri sebagai narasumber, sebanyak 87 pihak telah mendapat kesempatan memberikan masukan secara langsung.
Ia juga mengatakan pihak yang belum memperoleh kesempatan dapat menyampaikan masukan secara tertulis.
Terkait ICW yang mengaku tidak dilibatkan, Habiburokhman menyebut organisasi tersebut tidak pernah mengajukan diri sebagai narasumber maupun menyampaikan masukan tertulis kepada Panja.
Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna sebelumnya menyatakan proses pembahasan telah memberikan ruang bagi partisipasi publik dan dapat di akses masyarakat.
Laporan ICW Menunggu Tindak Lanjut MKD
Laporan ICW kini menjadi bagian dari sorotan publik terhadap proses pembentukan UU Perampasan Aset.
Di satu sisi, ICW mempersoalkan keterbukaan dokumen dan sejumlah substansi. Karena ini penting bagi pemberantasan korupsi. Di sisi lain, pimpinan Komisi III DPR menyatakan proses pembahasan telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Penanganan laporan oleh MKD menjadi tahapan berikutnya untuk menilai dugaan pelanggaran etik.
Hingga saat ini, belum ada keputusan MKD yang menyatakan Puan Maharani maupun Habiburokhman terbukti melakukan pelanggaran etik.


