Jakarta, Ngenelo.net – Tuntutan verifikasi ijazah DPR RI semakin ramai di media sosial setelah petisi yang mendesak keterbukaan dokumen pendidikan seluruh anggota parlemen hingga 16 November 2026 mengumpulkan 80.871 tanda tangan.
Petisi bertajuk “Wujudkan Transparansi Ijazah Anggota DPR” tersebut di publikasikan melalui Petisionline.com mengumpulkan 63.099 tandatangan dan menjadi sorotan publik pada November 2026, di tengah polemik dokumen pendidikan sejumlah pejabat nasional.
Desakan ini muncul agar seluruh anggota DPR RI bersedia membuka riwayat pendidikan dan menjalani pemeriksaan keabsahan ijazah secara transparan. Masyarakat menginginkan adanya kepastian bahwa informasi pendidikan para wakil rakyat dapat di pertanggungjawabkan.
Penggagas Petisi: Transparansi Ijazah Bentuk Tanggung Jawab kepada Rakyat
Tuntutan serupa juga melalui laman Change.org oleh Farida Octavia yang hingga saat ini telah mengumpulkan 17.772 tandatangan. Ia menginisiasi petisi berjudul “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!” pada 12 November 2026.
Dalam keterangannya, Farida menilai rekam jejak akademis anggota DPR merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban seorang pejabat publik.
“Sebagai wakil rakyat yang memegang mandat konstitusi dan mengelola anggaran negara, integritas, kredibilitas, serta rekam jejak akademis para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan hal yang mutlak dan tidak boleh ditutupi dari publik,” demikian pernyataan dalam petisi tersebut.
Farida juga menegaskan pentingnya keterbukaan dokumen pendidikan kepada masyarakat.
“Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka,” tulisnya.
Melalui petisi itu, Farida mendesak Pimpinan DPR RI mewajibkan keterbukaan ijazah seluruh anggota dewan, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi.
Ia juga meminta KPU RI dan kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang secara independen dan transparan. Hasil pemeriksaan juga dapat di akses masyarakat.
Warganet Ramai-Ramai Minta Tautan Petisi
Tuntutan verifikasi ijazah DPR RI turut menyebar di media sosial. Sejumlah warganet membagikan tautan petisi dan mengajak pengguna lainnya ikut memberikan dukungan.
Salah satu komentar yang ramai dibagikan berbunyi:
“Petisi cek ijazah anggota DPR, siapa saja yang setuju? Ingat kedaulatan rakyat.”
Warganet lainnya meminta tautan petisi agar bisa ikut berpartisipasi.
“Info link dong petisi agar anggota @dpr_ri mau menunjukkan ijazahnya,” tulis seorang pengguna media sosial.
Ada pula komentar yang menunjukkan keinginan untuk ikut menyebarluaskan gerakan tersebut.
“Mana sudah ada belum petisi cek ijazah DPR?! Sini biar ku isi dan share sebanyak-banyaknya,” tulis warganet lainnya.
Berbagai komentar tersebut memperlihatkan adanya dukungan terhadap tuntutan keterbukaan informasi pendidikan pejabat publik. Meski demikian, komentar di media sosial tidak dapat dianggap mewakili seluruh masyarakat.
DPR Diminta Buka Riwayat Pendidikan Seluruh Anggota
Selain meminta pembukaan dokumen ijazah, para penggagas petisi mendorong DPR RI menyediakan informasi riwayat pendidikan anggota dewan melalui situs resmi parlemen.
Informasi tersebut mencakup jenjang pendidikan dan status verifikasi dokumen, sehingga masyarakat dapat memperoleh keterangan berdasarkan pemeriksaan resmi.
Tuntutan ini berkembang di tengah polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan perkara hukum terkait tudingan terhadap ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Namun, desakan pemeriksaan terhadap seluruh anggota DPR bukan bukti bahwa terdapat ijazah bermasalah di parlemen.
Kini, masyarakat menunggu tanggapan DPR RI dan lembaga terkait terhadap tuntutan tersebut. Keterbukaan informasi serta mekanisme verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan diharapkan mampu memberikan kepastian sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara.


