Banner DPRD Kabupaten Kepahiang
Banner Pemkab Kepahiang Pilkades Serentak

Pemkab Kepahiang Minta Dirjen Otda Ikut Tangani Pembangunan Jalan Langgar Jaya

🔊 Dengarkan Berita
Klik Dengarkan untuk mendengarkan berita
Bagikan Berita

KEPAHIANG, NGENELO.NET – Pemkab Kepahiang Minta Dirjen Otonomi Daerah (Otda) ikut tangani pembangunan jalan Langgar Jaya. Kesempatan ini disampaikan langsung Wakil Bupati Kepahiang,  Ir. H. Abdul Hafizh, M.Si dalam dialog secara daring melalui program Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah (Reboan OTDA) bersama Direktur Jenderal OTDA Kemendagri, Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, ME, Rabu 18 November 2026.

Di hadapan Dirjen Otda Wabup Kepahiang menyampaikan keterbatasan fiskal jadi salah satu kendala Pemkab dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan. Seperti keinginan membangun ruas jalan Langgar Jaya, yang sejak lama di perjuangkan namun selalu terkendala anggaran.

Wabup meminta Dirjen Otda ikut memfasilitasi pembangunan jalan Langgar Jaya yang kerap viral di media sosial tersebut. Sebagai penghubung Desa Cinta Mandi – Langgar Jaya dengan panjang 17 KM, saat ini kondisinya semakin parah.

“Jalan Cinta Mandi–Langgar Jaya ini sudah sangat viral di media sosial. Jika hanya mengandalkan APBD, tentu sangat berat karena panjangnya mencapai 17 KM. Oleh karena itu, kami berharap melalui Dirjen OTDA, persoalan ini dapat disampaikan kepada Kementerian PU untuk di tindaklanjuti,” papar Wabup.

Menurutnya, meski pemerintah telah memiliki program Inpres Jalan Daerah (IJD), dukungan tersebut belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan jalan prioritas di Kabupaten Kepahiang, termasuk ruas Cinta Mandi–Langgar Jaya.

Keberadaan Dirjen Otda, di harapkan jadi solusi bagi Kabupaten Kepahiang agar penanganan jalan Langgar Jaya segera terealisasi ke depannya.

Rapat via zoom bersama Dirjen Otda, Wabup Kepahiang sampaikan jalan rusak Langgar Jaya yang berulang kali viral tak kunjung diperbaiki lantaran ketiadaan dana
Rapat via zoom bersama Dirjen Otda, Wabup Kepahiang sampaikan jalan rusak Langgar Jaya yang berulang kali viral tak kunjung diperbaiki lantaran ketiadaan dana. foto: ngenelo.net-

Sampaikan Keluhan Daerah ke Dirjen Otda

Dengan adanya pembangunan jalan, menurutnya memiliki nilai strategis karena menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat di kawasan sentra perkebunan kopi Kabupaten Kepahiang. Perbaikan infrastruktur jalan juga di yakini dapat memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus menekan biaya transportasi petani dalam mengangkut hasil perkebunan.

“Jika jalan ini di bangun, tentu akan sangat membantu petani kopi dalam mengangkut hasil perkebunan. Dengan akses yang lebih baik, biaya transportasi juga dapat di tekan,” ujarnya.

Lebih lanjut, leterbatasan kemampuan fiskal daerah akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) juga jadi bahasan yang di sampaikan. Pengurangan TKD ini bukan hanya persoalan Pemkab Kepahiang, namun juga di alami kabupaten/kota lainnya belakangan ini.

Terkait pengurangan TKD ini sendiri, telah di sampaikan Sekprov Bengkulu, Dr. H. Herwan Antoni SKM, MKes dalam rapat paripurna di DPRD Provinsi Bengkulu belum lama ini.

Telah di sebutkan, kondisi fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu pada 2027 di perkirakan masih menghadapi tekanan. Terdapat pemangkasan TKD sebesar Rp347 miliar, serta penurunan pendapatan daerah yang tentunya menjadi tantangan dalam menyusun postur APBD 2027.

Dampaknya, ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan harus di sesuaikan. Termasuk alokasi belanja infrastruktur yang belum memungkinkan untuk mengalami peningkatan signifikan di bandingkan tahun anggaran 2026.

Lebih lanjut, selain membahas usulan pembangunan infrastruktur, dialog tersebut turut menyinggung sejumlah persoalan pemerintahan daerah lainnya. Mulai dari kebutuhan penambahan alokasi TKD, status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Hingga, kejelasan status Hak Guna Usaha (HGU) PT Trisula Ulung Megasurya (TUMS).

Melalui forum tersebut, Pemkab Kepahiang berharap adanya dukungan dan fasilitasi pemerintah pusat agar sejumlah persoalan strategis daerah dapat memperoleh tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga.