NGENELO.NET, – Dalam rapat bersama Kemendikti Saintek, Komisi X DPR RI memastikan bahwa Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) 2025 dan anggaran untuk tukin serta sertifikasi dosen tidak akan di potong.
Pernyataan ini di sampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, setelah rapat tertutup yang di gelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu 26 Februari 2025 lalu.
BOPTN 2025 Aman, Pendidikan Tinggi Tetap Terdukung
Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa BOPTN, yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi perguruan tinggi negeri (PTN), tidak akan di potong.
Langkah ini di ambil untuk memastikan tidak ada gangguan dalam kualitas operasional PTN. Dan di harapkan dapat terus memberikan pendidikan berkualitas kepada mahasiswa.
“Kami memastikan BOPTN tidak akan di kurangi. Kami ingin mendukung perguruan tinggi agar tetap berjalan optimal tanpa gangguan anggaran,” ujar Lalu.
Sertifikasi Dosen dan Tunjangan Kinerja Tetap Dianggarkan
Selain BOPTN, Lalu juga memastikan bahwa anggaran untuk sertifikasi dosen dan tunjangan kinerja (Tukin) dosen tetap ada di anggaran tahun 2025.
Komisi X DPR RI memberikan dukungan penuh untuk memastikan para dosen dapat menerima tunjangan dan sertifikasi sesuai dengan yang sudah di rencanakan.
“Anggaran untuk sertifikasi dosen dan tukin dosen harus tetap di anggarkan di tahun 2025. Ini penting untuk mendukung kualitas pengajaran di perguruan tinggi,” lanjutnya.
Komisi X DPR Dorong Efisiensi Anggaran Pendidikan
Komisi X DPR RI juga mendorong agar anggaran pendidikan untuk tahun 2025 dapat di alokasikan secara efisien dan tepat sasaran.
Meski ada upaya efisiensi anggaran di sektor lain, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama.
“Kami juga mendorong anggaran pendidikan di turunkan menjadi Rp6,17 triliun. Yang akan mencakup berbagai kebutuhan pendidikan tinggi, termasuk BOPTN, tukin, dan sertifikasi dosen,” jelas Lalu.
Komitmen DPR dan Pemerintah untuk Pendidikan Berkualitas
Dengan adanya kebijakan ini, di harapkan sektor pendidikan tinggi di Indonesia dapat terus berkembang.
Dengan harapan mampu menyediakan SDM yang berkualitas bagi pembangunan negara.
Pemerintah dan DPR sepakat untuk terus mendukung anggaran pendidikan tinggi guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di seluruh Indonesia.