Thursday, 14 August 2025 - 00:48 WIB

Gugat UU ITE, 11 Mahasiswa Ini Minta MK Hapus Pasal 28 ayat 2, Ini Alasannya!

Sebelas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Gugat UU ke Mahkamah Konstitusi. Foto Humas MK - Ngenelo.net

NGENELO.NET, JAKARTA, – Sebanyak 11 mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Mereka menuntut agar pasal yang berisi larangan penyebaran kebencian di dunia maya itu di hapuskan atau di ubah. Menurut informasi yang … Baca Selengkapnya

Putusan MK, Berikut 24 Daerah yang Harus Lakukan Pemungutan Suara Ulang!

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) saat didampingi 8 Hakim Konstitusi pada sidang Pengucapan Putusan di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK. Foto Humas/Panji – Ngenelo.net

NGENELO.NET, – Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia baru saja mengumumkan hasil putusan sidang pleno yang mencakup 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024. Dalam Putusan MK mengabulkan 26 Perkara PHPU Kepala Daerah, 24 Daerah Harus Pemungutan Suara Ulang Sidang yang berlangsung pada Senin, 24 Februari 2025, mengakhiri proses panjang pemeriksaan perkara PHPU … Baca Selengkapnya

Pelantikan Kepala Daerah Bengkulu 2025: 8 Pasangan Dilantik 6 Februari 2025, 3 Pasangan Tunggu Putusan MK

Pelantikan Kepala Daerah Bengkulu terpilih, 3 pasangan masih menunggu putusan MK - Ngenelo.net

NGENELO.NET, – Pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pemilu 2024 di Provinsi Bengkulu akan di laksanakan pada 6 Februari 2025. Di Provinsi Bengkulu sendiri ada 11 Kepala daerah terpilih, selain pasangan Gubernur dan pasangan Walikota ada 9 pasangan bupati dan wakil bupati. Sayangnya, pada 6 Februari 2025 nanti hanya 8 pasang Kepala daerah terpilih akan langsung … Baca Selengkapnya

Putusan UU Cipta Kerja! MK Wajibkan Lagi Upah Minimum Sektoral

Putusan MK untuk UU Cipta Kerja, wajibkan lagi ke upah minimum sektoral

NGENELHO, – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan dari Partai Buruh dan beberapa pemohon lainnya terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Keputusan ini di umumkan dalam sidang yang berlangsung di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada tanggal 31 Oktober 2024. Para pemohon yang terlibat antara lain Partai Buruh, FSPMI, … Baca Selengkapnya