NetworK

PKPU Pilkada 2024 Disahkan! Pada Minggu 25 Agustus 2024, Peraturan KPU (PKPU) terbaru tentang Pilkada 2024 secara resmi disahkan oleh Komisi II DPR RI setelah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengesahan ini merupakan langkah penting untuk memastikan aturan pemilihan kepala daerah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60 dan 70. "Apakah bisa kita setuju? Setuju?" tanya Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Seluruh anggota Komisi II dan peserta rapat menjawab dengan seruan setuju, menandakan persetujuan atas perubahan yang di ajukan. Menanti Pengundangan Resmi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa perubahan PKPU ini akan segera di undangkan. "Ini adalah jaminan bahwa insyaallah perubahan PKPU ini akan kami harmonisasi dan selanjutnya dalam kesempatan pertama untuk segera di undangkan," ungkap Supratman. Sementara, keputusan ini di harapkan dapat memperbaiki citra legislatif dan memastikan bahwa aturan pemilihan kepala daerah adil dan sesuai dengan konstitusi. Revisi Berdasarkan Putusan MK Keputusan DPR untuk menyetujui revisi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 mencerminkan komitmen untuk mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi. Yang mana mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. "Draf PKPU ini sudah mengakomodasi sepenuhnya putusan MK, tanpa ada tambahan atau pengurangan," kata Doli. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah kini di samakan antara jalur partai politik dan independen. Selain itu, syarat usia calon kepala daerah di hitung sejak penetapan oleh KPU, bukan berdasarkan periode sebelumnya. PKPU Pilkada 2024 Disahkan: Harapan untuk Demokrasi yang Lebih Baik Sementara, di kutip dari laman kompas, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro mengatakan, keputusan ini adalah kesempatan untuk memperbaiki citra DPR dan pemerintah. "Di luar itu semua, momentum #kawalputusanMK bisa jadi titik balik demokratisasi di Tanah Air. Aagar setiap aturan yang di bahas atau di tetapkan mengakomodasi partisipasi publik dan konstitusi," ujar Agung. Harapannya, keputusan ini akan menjadi langkah positif menuju pemilihan kepala daerah yang lebih transparan dan adil.

Mengakomodasi Putusan MK, PKPU Pilkada 2024 Disahkan!

You missed

BBM Naik, Bagaimana Harga LPG 1 Juli 2025? Ini Daftar Lengkapnya!

Harga BBM Juli 2025 Naik, Pertamax Tembus Rp12.500 per Liter

Mutasi Kepsek Kepahiang 2025, Ini Daftar Lengkapnya!

Mutasi Massal Kepsek di Kepahiang, Terbuang Karena Terkait Pilkada

NetworK

Tag: Komisi II DPR RI

Mengakomodasi Putusan MK, PKPU Pilkada 2024 Disahkan!

You missed

BBM Naik, Bagaimana Harga LPG 1 Juli 2025? Ini Daftar Lengkapnya!

Harga BBM Juli 2025 Naik, Pertamax Tembus Rp12.500 per Liter

Mutasi Kepsek Kepahiang 2025, Ini Daftar Lengkapnya!

Mutasi Massal Kepsek di Kepahiang, Terbuang Karena Terkait Pilkada

NetworK