NetworK

Kesehatan, - Penyakit cacar monyet atau Mpox kembali menjadi perhatian utama di Indonesia dengan laporan terbaru yang mengguncang publik. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) baru saja mengungkapkan adanya sejumlah kasus suspek Mpox di berbagai titik strategis di Tanah Air, termasuk di Bali dan Jakarta. Informasi ini di sampaikan pada Selasa, 3 September 2024, melalui Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, dr. Siti Nadia Tarmizi. Kondisi Terkini Kasus Mpox di Indonesia Hingga tanggal 3 September 2024, Kemenkes RI mencatat bahwa jumlah kasus Mpox yang terkonfirmasi di Indonesia tetap pada angka 88. Ini berarti tidak ada penambahan kasus baru yang terkonfirmasi sejak laporan terakhir. Namun, dr. Nadia mengungkapkan bahwa meskipun kasus terkonfirmasi tidak berubah, pihaknya telah menerima laporan mengenai sejumlah suspek Mpox di beberapa lokasi, termasuk dari pintu masuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta. "Memang kemarin ada lima suspek, beberapa hari yang lalu itu ada sepuluh suspek, dan kemarin dari Bandara Soekarno-Hatta itu ada tiga suspek," ujar dr. Nadia dalam konferensi pers di Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta di kutip dari CNBC. Ia menjelaskan bahwa tujuh sampel dari laporan suspek ini masih dalam proses pemeriksaan, sementara sampel lainnya sudah menunjukkan hasil negatif terhadap Mpox. Penyebaran Suspek Mpox di Beberapa Daerah Kasus suspek Mpox tersebar di beberapa wilayah penting di Indonesia, termasuk Yogyakarta, Bali, Jakarta, dan Kalimantan. Penyebaran ini menunjukkan potensi risiko yang lebih luas, meskipun jumlah kasus terkonfirmasi tetap stabil. Menurut dr. Nadia, "Suspek-suspek ini berasal dari berbagai lokasi, dan meskipun sudah ada tujuh sampel dalam pemeriksaan, sebagian besar hasil telah menunjukkan hasil negatif." Varian Clade 1B dan Deteksi di Indonesia Pertanyaan besar yang mengemuka adalah apakah Indonesia telah terpapar varian terbaru dari Mpox, yaitu Clade 1B, yang saat ini sedang menyebar dengan cepat di Republik Demokratik Kongo. Clade 1B merupakan varian yang menjadi perhatian utama karena tingkat penyebarannya yang tinggi dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Namun, dr. Nadia menegaskan bahwa hingga saat ini, Clade 1B belum terdeteksi di Indonesia. "Jumlah kasus Mpox di Indonesia masih belum bertambah, dan varian Clade 1B, seperti yang terjadi di Kongo, belum kita temukan sampai saat ini," tegasnya. Hal ini memberikan sedikit rasa lega, meskipun kewaspadaan tetap di perlukan. Data Kasus Mpox di Indonesia Data yang di peroleh dari Kemenkes RI hingga 17 Agustus 2024 menunjukkan bahwa total kasus Mpox di Indonesia sejak 2022 mencapai 88 pasien terkonfirmasi. Berikut rincian jumlah kasus berdasarkan tahun: 2022: 1 kasus 2023: 73 kasus 2024: 14 kasus Kasus-kasus ini tersebar di enam provinsi utama, yaitu Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur. Berikut adalah distribusi kasus terkonfirmasi di setiap provinsi: DKI Jakarta: 59 kasus Jawa Barat: 13 kasus Banten: 9 kasus Jawa Timur: 3 kasus DIY: 3 kasus Kepulauan Riau: 1 kasus Dari data tersebut, DKI Jakarta merupakan wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, di ikuti oleh Jawa Barat, Banten, dan provinsi-provinsi lainnya. Upaya Pemerintah dalam Mencegah Penyebaran Mpox Dalam upaya pencegahan penyebaran Mpox, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub RI) mulai 27 Agustus 2024 mewajibkan semua penumpang yang baru kembali dari luar negeri untuk menggunakan aplikasi SATUSEHAT. Aplikasi ini merupakan bagian dari Surat Edaran Dirjen Perhubungan Udara Nomor SE 5 DJPU Tahun 2024 yang mengatur tentang Penggunaan SATUSEHAT Health Pass pada Pelaku Perjalanan Luar Negeri. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, M Kristi Endah Murni, menjelaskan bahwa setiap pelaku perjalanan internasional yang masuk ke Indonesia wajib mengisi formulir swadeklarasi elektronik yang dikenal sebagai SATUSEHAT Health Pass. "Langkah ini di ambil untuk memastikan bahwa semua pelaku perjalanan dari luar negeri mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan," ujar Murni. Langkah ini juga merupakan bagian dari respons pemerintah Indonesia terhadap penetapan Mpox sebagai Public Health Emergency of International Concern oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 14 Agustus 2024. Penetapan tersebut menandakan pentingnya tindakan preventif untuk menghindari penyebaran lebih lanjut. Tindakan Pencegahan dan Kesadaran Publik Meskipun jumlah kasus Mpox terkonfirmasi tidak mengalami penambahan, penting bagi masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti pedoman kesehatan yang berlaku. Pemerintah dan lembaga kesehatan terus berupaya memantau situasi dan melakukan tindakan preventif untuk melindungi kesehatan masyarakat. Masyarakat di imbau untuk terus mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi dan mematuhi pedoman kesehatan yang di tetapkan oleh pemerintah. Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya Dengan adanya laporan terbaru mengenai suspek Mpox dan langkah-langkah preventif yang telah di ambil, masyarakat di harapkan dapat lebih memahami situasi dan berperan aktif dalam pencegahan penyebaran Mpox. Kemenkes RI bersama dengan berbagai pihak terkait akan terus memantau situasi dan memberikan informasi terbaru sesuai kebutuhan.

Mpox Mengancam! Suspek Baru Tersebar di Bali & Jakarta, Apa yang Terjadi?

Atasi Stres dengan Relaksasi ala Kemenkes RI, Bisa Kamu Coba Hari Ini Juga!

You missed

BBM Naik, Bagaimana Harga LPG 1 Juli 2025? Ini Daftar Lengkapnya!

Harga BBM Juli 2025 Naik, Pertamax Tembus Rp12.500 per Liter

Mutasi Kepsek Kepahiang 2025, Ini Daftar Lengkapnya!

Mutasi Massal Kepsek di Kepahiang, Terbuang Karena Terkait Pilkada

NetworK

Tag: Kemenkes RI

Mpox Mengancam! Suspek Baru Tersebar di Bali & Jakarta, Apa yang Terjadi?

Atasi Stres dengan Relaksasi ala Kemenkes RI, Bisa Kamu Coba Hari Ini Juga!

You missed

BBM Naik, Bagaimana Harga LPG 1 Juli 2025? Ini Daftar Lengkapnya!

Harga BBM Juli 2025 Naik, Pertamax Tembus Rp12.500 per Liter

Mutasi Kepsek Kepahiang 2025, Ini Daftar Lengkapnya!

Mutasi Massal Kepsek di Kepahiang, Terbuang Karena Terkait Pilkada

NetworK