Jakarta, Ngenelo.net, – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan lebih dari 11.000 dapur gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini beroperasi di seluruh Indonesia dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Kendati jumlahnya terus meningkat, BGN menegaskan hanya dapur yang memenuhi standar keamanan dan kelayakan yang boleh beroperasi, melalui Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan daerah.
Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa SLHS menjadi syarat mutlak bagi setiap dapur gizi yang ikut dalam Program Makan Bergizi Gratis.
Langkah ini di ambil untuk memastikan makanan yang di sajikan benar-benar aman, higienis, dan bergizi bagi jutaan penerima manfaat program—terutama anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Kami tidak ingin main-main dalam urusan ini. Keselamatan anak lebih utama dari sertifikat di atas kertas. Kami pastikan setiap dapur gizi yang beroperasi sudah melalui inspeksi dan dinilai layak oleh Dinas Kesehatan,” tegas Dadan di Jakarta, Kamis (9/10).
Baru 2 Persen Dapur Miliki Sertifikat, Verifikasi Dipercepat
Dadan menjelaskan bahwa dari seluruh dapur gizi yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis, baru sekitar 1–2 persen yang telah memperoleh SLHS penuh, sementara sisanya masih dalam tahap penilaian dan verifikasi oleh Dinas Kesehatan setempat. Namun, angka ini di pastikan akan meningkat signifikan dalam beberapa pekan ke depan.
Menurut Dadan, koordinasi antara BGN, Dinas Kesehatan daerah, dan pemerintah kabupaten/kota kini dilakukan setiap minggu untuk mempercepat proses sertifikasi.
Setiap dapur gizi yang telah di nyatakan layak akan langsung memperoleh izin operasi resmi. Sementara yang belum memenuhi standar di wajibkan melakukan perbaikan fasilitas dan sanitasi.
“Kami menargetkan dalam waktu satu bulan ke depan seluruh dapur gizi akan memiliki SLHS. Prosesnya kami lakukan sesuai standar, bukan sekadar formalitas. Kami ingin memastikan semua dapur betul-betul memenuhi syarat sanitasi, higienitas, dan keamanan pangan,” jelasnya.
Kolaborasi dengan Kemenkes dan BPOM Perkuat Pengawasan
Dalam mempercepat sertifikasi Program MBG, BGN menggandeng Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan daerah, dan BPOM untuk melakukan pelatihan serta inspeksi lapangan secara terpadu.
Pelatihan mencakup uji kelayakan dapur, pengawasan bahan pangan, serta tata cara penyajian yang memenuhi standar gizi nasional.
Setiap dapur gizi wajib memiliki sistem uji rapid test makanan, alat sterilisasi food tray. Serta hanya menggunakan air bersertifikat dalam proses memasak.
Selain itu, pengelola dapur wajib menyimpan catatan harian mengenai sumber bahan makanan dan hasil uji keamanan pangan.
“Semua dapur gizi harus memenuhi empat standar utama: pemenuhan angka kecukupan gizi, keseimbangan menu, sanitasi dan higienitas, serta keamanan pangan. Ini bukan pilihan, tapi kewajiban,” tegas Dadan Hindayana.
Dampak Nyata Bagi Anak dan Kesehatan Publik
Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya proyek sosial, tapi strategi nasional dalam meningkatkan kesehatan anak-anak Indonesia. Selain itu juga untuk menekan angka stunting dan gizi buruk.
Dengan 11.000 dapur gizi yang tersebar di seluruh provinsi, BGN berharap penyediaan makanan bergizi dapat menjangkau lebih banyak keluarga di daerah terpencil.
Pemerintah juga tengah menyiapkan sistem digital pelaporan berbasis aplikasi. Ini supaya setiap dapur gizi dapat memantau distribusi, stok bahan, dan kepatuhan terhadap standar SLHS secara real time.
Langkah ini di harapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Program Makan Bergizi Gratis di mata publik.
Jika target sertifikasi tercapai sesuai rencana, BGN menilai Indonesia akan memiliki fondasi kuat dalam penyelenggaraan layanan pangan bergizi nasional yang aman dan terstandar. Serta menjadi contoh bagi negara lain dalam penanganan gizi masyarakat.
Dengan langkah tegas dan sistem pengawasan berlapis, Program MBG kini bergerak menuju sistem pangan nasional yang lebih aman dan terukur.
BGN memastikan seluruh dapur gizi tidak hanya melayani kebutuhan harian masyarakat, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam melindungi generasi bangsa. Khususnya dari ancaman gizi buruk dan penyakit akibat pangan tidak higienis.