Penerima Bantuan Subsidi Upah Turun Drastis, Ini Sebabnya

Jakarta, Ngenelo.net, – Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini mengalami penurunan drastis hingga 1 juta orang dari target awal 17,3 juta pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut hasil verifikasi terbaru menunjukkan hanya 16 juta pekerja yang berhak menerima BSU tahun 2025.

“Setelah sudah kita verifikasi, ternyata (jumlah pekerja yang laik mendapatkan BSU) adalah sekitar 16 juta (orang). Kalu persisnya berapa saya lupa,” kata Yassierli di Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Penurunan jumlah penerima ini menjadi sorotan, mengingat BSU selalu menjadi program andalan pemerintah untuk menjaga daya beli pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.

Kendala Penyaluran BSU

Yassierli mengungkapkan realisasi distribusi BSU telah mencapai lebih dari 85 persen dari total target penerima manfaat.

Namun, kendala penyaluran masih di temui, terutama pada jalur distribusi melalui PT Pos Indonesia.

“Yang agak lama (penyaluran melalui) Pos. Tapi, teman-teman di PT Pos sudah buka bahkan di hari Sabtu dan Minggu, (dengan jam layanan) sampai pukul 21.00,” ujar Yassierli.

Kendala teknis ini di sebut sebagai faktor penghambat percepatan distribusi bantuan.

Pemerintah pun berjanji menggenjot proses distribusi agar semua penerima dapat merasakan manfaat BSU sesuai jadwal.

Aturan Penerima Bantuan Subsidi Upah

Ketentuan penerima Bantuan Subsidi Upah telah di atur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 5 Tahun 2025.

Regulasi ini merupakan perubahan atas Permenaker No. 10 Tahun 2022 yang mengatur pedoman pemberian subsidi gaji atau upah.

Dalam aturan tersebut, hanya pekerja atau buruh dengan sejumlah kriteria tertentu yang bisa menerima bantuan. Syaratnya antara lain:

• Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan.
• Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025.
• Memiliki gaji atau upah tidak lebih dari Rp3,5 juta per bulan.

BSU tahun ini di berikan sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan.

Dana tersebut di bayarkan sekaligus kepada penerima yang lolos verifikasi.

Pentingnya Transparansi Bantuan Subsidi Upah

Transparansi data menjadi tantangan dalam penyaluran BSU.

Pemerintah berupaya memastikan seluruh penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kriteria yang di tetapkan.

“Proses ini membutuhkan verifikasi ketat agar bantuan tepat sasaran. Kami ingin memastikan dana ini benar-benar di terima oleh pekerja yang membutuhkan,” ujar seorang pejabat Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain itu, ketersediaan pagu anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan menjadi faktor penentu realisasi BSU.

Evaluasi Program Penerima Bantuan Subsidi Upah

Penurunan jumlah penerima BSU dari target awal di nilai sebagai kesempatan evaluasi.

Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan data penerima agar tidak terjadi ketidaksesuaian.

Program subsidi ini masih di anggap penting untuk menjaga kesejahteraan pekerja di tengah tekanan ekonomi global.

Dengan percepatan distribusi, pemerintah optimistis manfaat BSU dapat di rasakan secara merata.