NGENELO.NET, – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BIP Danantara) akan menjadi instrumen pembangunan nasional yang berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
“BIP Danantara bukan sekadar sebuah badan pengelola investasi. Melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya pada Senin 24 Februari 2025.
Komitmen Pemerintah dalam Mengelola Kekayaan Negara
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah telah membuktikan komitmennya dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat serta tata kelola yang bertanggung jawab.
Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, pemerintah berhasil mengamankan lebih dari Rp300 triliun. Atau hampir 20 miliar dolar AS, dalam bentuk tabungan negara.
Dana tersebut sebelumnya terhambat akibat inefisiensi, korupsi, dan belanja yang kurang tepat sasaran.
Kini, dana yang berhasil di amankan akan di kelola oleh BIP Danantara. Dan di investasikan ke lebih dari 20 proyek nasional sebagai bagian dari upaya industrialisasi dan hilirisasi ekonomi nasional.
BIP Danantara sebagai Pilar Industrialisasi dan Hilirisasi
Presiden Prabowo berharap bahwa proyek-proyek yang di danai oleh BIP Danantara dapat menciptakan nilai tambah signifikan bagi perekonomian bangsa.
Ia menekankan pentingnya menghindari penjualan sumber daya alam mentah dengan harga murah. Selain itu, mengutamakan hilirisasi demi meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
“Kita tidak mau lagi menjual sumber alam kita murah, tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain.
Kita bertekad ingin menjadi negara maju,” kata Presiden Prabowo dengan penuh optimisme.
Peresmian BIP Danantara sebagai Badan Investasi Strategis
Dalam acara resmi yang berlangsung pada Senin, 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
“Pada hari ini, Senin24 Februari 2025, saya, Presiden Republik Indonesia, menandatangani UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Selain itu, saya juga menetapkan PP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Daya Anagata Nusantara,” ujar Prabowo.
Dengan begitu, di harapkan mampu menjadi lokomotif utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.
Dengan tata kelola yang profesional dan transparan, di harapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menuju kemajuan bangsa secara menyeluruh.