Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dengan sikap tegas menegaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia menolak Permintaan Hacker 131 M (US$ 8 juta).
Para penjahat siber ini mengincar Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Serangan yang terjadi di lokasi PDNS Surabaya, yang di kelola oleh Telkom Sigma, telah menyebabkan dampak signifikan terhadap 210 instansi baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sebagai informasi. PDNS saat ini terdapat di dua lokasi, yaitu Jakarta dan Surabaya
“Di tunggu saja. Nanti ini sedang di urus sama tim. Yang jelas, pemerintah tidak akan bayar,” tegas Menkominfo, Senin 24 juni 2024.
PDNS di bangun untuk mendukung kebutuhan operasional bisnis dan administrasi pemerintahan sementara, sambil menunggu pembangunan Pusat Data Nasional permanen di Jakarta dan Surabaya.
Menteri Budi Arie Setiadi menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan keamanan cyber nasional melalui perkuatan sistem proteksi dan respons terhadap ancaman siber.
Sistem keamanan dan pengamanan data kita terus di perkuat untuk mengantisipasi serangan-serangan di masa depan.
Budi Arie Setiadi mengungkapkan tidak akan membiarkan keamanan negara terganggu oleh tindakan kriminal di dunia maya.
Saat ini, BSSN dan Kominfo terus berkoordinasi dengan Telkom Sigma untuk mempercepat proses pemulihan dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Permintaan Hacker 131 M Ditolak, Sejumlah Layanan Beroperasi Kembali
Sementara, Pascaditolaknya Permintaan Hacker 131 M, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel Pangerapan, menjelaskan bahwa meskipun terjadi relokasi data instansi yang terdampak, sejumlah layanan seperti Layanan Keimigrasian, LKPP SIKaP, dan Marves sudah dapat beroperasi kembali.
Namun, proses pemulihan masih terus di lakukan untuk memastikan seluruh layanan dapat berjalan normal.
“Dari data terdampak 210 instansi dari, baik pusat maupun daerah. Yang sudah up itu tadi imigrasi melakukan relokasi menyalakan layanannya,” jelas Semuel
Menurut data yang di rilis, serangan terjadi pada 20 Juni 2024. Sejumlah file penting di PDNS di sandera menggunakan ransomware yang belum di identifikasi secara spesifik.
Tim investigasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat ini sedang melakukan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi dan menangkap para pelaku di balik serangan ini.
“LKPP SIKaP sudah on, Marves punya layanan perizinan event sudah on, kota Kediri sudah on, yang lain dalam progres,” tambahnya.
Selain dampak langsung terhadap layanan instansi pemerintah, serangan ini merupakan tantangan yang di hadapi dalam mengelola dan mengamankan data pemerintah.
Sementara, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami serangkaian serangan siber.
Ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk penguatan sistem keamanan cyber nasional.