Jakarta, Ngenelo.net, – Dr. Richard Lee ditahan polisi terkait kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Kasus ini terkait produk dan layanan kecantikan. Richard Lee sempat mangkir panggilan polisi. Saat ini ia di tahan di Rutan Polda Metro Jaya.
Penahanan dilakukan setelah pemeriksaan selama empat jam. Polisi menanyakan 29 pertanyaan detail. Melansir laman detik, Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya, mengatakan, sebelum penahanan, Richard Lee di cek kesehatan. Pemeriksaan meliputi tensi, saturasi, dan suhu tubuh. Hasil normal, Richard Lee mampu beraktivitas.
“Saat pukul 21.50 WIB, tersangka DRL di tahan di Rutan Polda Metro Jaya,” kata Budi.
Mangkir Panggilan Tapi Live di TikTok
Polisi menahan Richard Lee karena tidak hadir pemeriksaan pada 3 Maret 2026. Pada hari yang sama, ia melakukan live di TikTok.
Polisi menilai tindakan ini menghambat penyidikan. Budi menegaskan, ketidakhadiran tanpa keterangan jelas merupakan pelanggaran prosedur.
“Tersangka tidak hadir pada pemeriksaan tambahan, tapi di ketahui melakukan live di akun TikTok,” ujar Budi.
Mangkir Wajib Lapor
Alasan lain penahanan adalah Richard Lee mangkir wajib lapor. Ia tidak hadir pada 23 Februari dan 5 Maret 2026 tanpa alasan jelas.
Polisi menahan Richard Lee untuk memastikan proses penyidikan berjalan lancar. Ia sempat mengajukan praperadilan menolak penetapan tersangka. Hakim PN Jakarta Selatan, Esthar Oktavi, menolak permohonan tersebut.
“Menolak permohonan praperadilan Pemohon. Biaya perkara di bebankan kepada negara, nihil,” kata hakim.
Dampak Kasus terhadap Konsumen
Sementara itu, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen dan industri kecantikan. Penahanan Richard Lee memberi sinyal tegas. Konsumen semakin sadar hak mereka.
Pakar hukum menyatakan, penahanan bukan hukuman akhir, tapi langkah penyidikan. Proses hukum tetap berjalan adil.
Tips Konsumen Aman
- Cek produk sebelum beli – pastikan resmi dan memiliki izin edar.
- Simpan bukti transaksi – nota dan bukti pembayaran penting.
- Lapor bila di rugikan – gunakan kanal resmi pengaduan konsumen.