Kota Bengkulu, Ngenelo.net, – Sebanyak 87 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Bengkulu di rehab. Ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Bengkulu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Dedy Wahyudi dan Wakil Wali Kota Ronny PL Tobing, sebanyak 87 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di rehabilitasi secara bertahap sepanjang 2025 hingga awal 2026.
Program perbaikan RTLH ini menjadi salah satu langkah konkret Pemkot Bengkulu dalam menjawab persoalan kemiskinan ekstrem dan kawasan permukiman tidak layak.
Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), rumah-rumah warga yang sebelumnya berada dalam kondisi memprihatinkan kini mulai berubah menjadi hunian yang lebih aman, sehat, dan bermartabat.
Pelaksanaan rehabilitasi di berbagai kelurahan yang tersebar di wilayah Kota Bengkulu, berdasarkan hasil pendataan serta verifikasi lapangan agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Program ini sekaligus menegaskan arah kebijakan pemerintahan Dedy–Ronny yang menempatkan kebutuhan dasar warga sebagai prioritas utama.
Pendataan Ketat dan Perbaikan Menyeluruh Rumah Warga
Sementara itu, Disperkim Kota Bengkulu menjelaskan bahwa setiap rumah penerima bantuan telah melalui proses seleksi ketat. Tim teknis turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi bangunan, status kepemilikan, hingga tingkat kerentanan ekonomi keluarga penerima.
“Kami memastikan rumah yang direhab benar-benar tidak layak huni. Ada yang atapnya bocor, dinding kayu lapuk, lantai masih tanah, bahkan sanitasi tidak memadai,” ujar salah satu pejabat Disperkim.
Perbaikan RTLH tidak hanya menyasar aspek fisik bangunan seperti atap, lantai, dan dinding, tetapi juga menyentuh perbaikan sanitasi dasar. Dengan hunian yang lebih layak, di harapkan kualitas kesehatan keluarga penerima manfaat ikut meningkat.
Program ini juga memberi dampak psikologis positif. Warga yang sebelumnya tinggal dalam kondisi serba terbatas kini memiliki rasa aman dan kepercayaan diri yang lebih baik, terutama bagi anak-anak dan lansia.
Dedy Wahyudi: Rumah Layak Adalah Hak Dasar Warga
Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi menegaskan bahwa program bedah rumah merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Menurutnya, rumah layak huni bukan sekadar bangunan, melainkan fondasi bagi kehidupan yang sehat dan produktif.
“Kami tidak ingin lagi melihat warga Kota Bengkulu tinggal di rumah yang tidak aman dan tidak sehat. Selama masih ada rumah berlantai tanah dan dinding rapuh, itu menjadi tanggung jawab kami,” tegas Dedy saat meninjau lokasi RTLH.
Ia menambahkan, program ini bukan sekadar memenuhi target pembangunan, melainkan panggilan moral sebagai pemimpin daerah. Pemerintah, kata Dedy, harus hadir dan bekerja nyata, bukan hanya di balik meja.
Kolaborasi Lintas Sektor Percepat Program Bedah Rumah
Menariknya, rehabilitasi 87 RTLH ini tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemkot Bengkulu menggandeng berbagai pihak untuk mempercepat pelaksanaan program, mulai dari organisasi perangkat daerah, unsur kepolisian, hingga sektor swasta.
Salah satu mitra yang terlibat aktif adalah Real Estate Indonesia (REI). Kolaborasi ini menunjukkan bahwa persoalan perumahan warga miskin dapat di selesaikan melalui semangat gotong royong lintas sektor.
Setiap penerima bantuan mendapatkan stimulan dana yang di fokuskan untuk pembelian material bangunan dan biaya tenaga kerja. Skema perumahan swadaya di terapkan agar masyarakat tetap terlibat langsung dalam proses pembangunan rumahnya.
Ronny PL Tobing: Keterlibatan Warga Jadi Kunci Keberhasilan
Wakil Wali Kota Bengkulu Ronny PL Tobing menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menyukseskan program RTLH.
Menurutnya, keterlibatan langsung warga akan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap rumah yang telah di perbaiki.
“Ketika warga ikut terlibat, hasilnya lebih sesuai kebutuhan dan lebih berkelanjutan. Rumah yang di bangun bersama akan di jaga bersama,” ujar Ronny.
Ia juga menilai program RTLH sejalan dengan visi pemerintahan Dedy–Ronny yang sejak awal masa jabatan di kenal aktif turun ke lapangan. Pendekatan langsung ini membuat kebijakan pemerintah lebih responsif terhadap kondisi riil masyarakat.
Dampak Sosial dan Optimisme Penanganan Kawasan Kumuh
Berdasarkan data Pemerintah Kota Bengkulu, implementasi berbagai program sosial terpadu, termasuk rehabilitasi RTLH, memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan hingga awal 2026. Selain itu, kualitas lingkungan permukiman di sejumlah kelurahan mulai menunjukkan perbaikan signifikan.
Pemkot Bengkulu optimistis penanganan kawasan kumuh dapat di selesaikan secara bertahap dan berkelanjutan.
Tentunya dengan dukungan lintas sektor serta partisipasi aktif masyarakat, target Kota Bengkulu sebagai kota yang layak huni bukan sekadar wacana, melainkan arah pembangunan yang nyata.