Rabu, 28 Januari 2026 17:57 WIB

Sampah Kota Bengkulu Memuncak, Bisakah Bank Sampah Jadi Solusi?

Bengkulu, Ngenelo.net,  – Persoalan sampah di Kota Bengkulu kembali mencuat ke ruang publik. Kali ini bukan sekadar keluhan warga, melainkan aksi yang memicu perhatian luas.

Kota Bengkulu menjadi perbincangan setelah beredar video oknum sopir mobil sampah yang membuang sampah di halaman Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu.

Aksi tersebut di nilai sebagai bentuk protes terhadap kondisi pengelolaan sampah yang kian kompleks. Namun, tindakan itu menuai kecaman karena dilakukan di fasilitas pemerintahan dan berpotensi mengganggu pelayanan publik.

Di balik peristiwa tersebut, tersimpan persoalan lama yang belum juga menemukan solusi tuntas, mulai dari kebiasaan masyarakat, keterbatasan sistem pengelolaan, hingga kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) yang semakin terbatas.

Aksi Tidak Dibenarkan, Dilaporkan ke Kepolisian

Pemkot Bengkulu menegaskan bahwa aksi oknum sopir mobil sampah yang membuang sampah ke lingkungan Kantor Pemkot tidak dapat di benarkan dalam kondisi apa pun. Tindakan tersebut di nilai mengganggu ketertiban dan berpotensi menghambat pelayanan publik.

Sebagai langkah penegakan hukum, kuasa hukum Pemkot Bengkulu telah melaporkan aksi tersebut kepada aparat kepolisian.

Pemerintah berharap persoalan sampah tidak di sikapi dengan tindakan melanggar hukum dan dapat di selesaikan melalui dialog yang konstruktif.

Pemkot Pertimbangkan Ambil Alih Pengelolaan Sampah

Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi menyatakan pemerintah tengah mempertimbangkan untuk mengambil alih secara keseluruhan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu.

Namun ia mengakui, terdapat aspek penghidupan masyarakat yang juga harus di perhatikan, khususnya pihak swasta dan tukang sampah yang selama ini di bayar langsung oleh warga.

“Ini sedang saya pertimbangkan. Bila itu memang yang terbaik, kemungkinan akan kita ambil alih. Pemerintah yang akan mengolah semua sampah tadi,” ujar Dedy.

Ia juga menyayangkan aksi oknum sopir mobil sampah yang membuang sampah di kantor pemerintahan. Menurutnya, penyampaian aspirasi melalui aksi unjuk rasa sah dilakukan, namun tidak dengan cara yang mengganggu ketertiban umum.

“Demo itu tidak masalah, tetapi dengan membuang sampah di kantor pemerintah, itu sangat di sayangkan. Cara seperti itu betul-betul kurang santun,” katanya.

Bank Sampah: Solusi yang Tidak Mudah Dijalankan?

Menanggapi persoalan tersebut, Pemkot Bengkulu mengajak masyarakat untuk aktif dalam program bank sampah. Program ini mendorong warga memilah sampah sejak dari rumah, antara sampah organik dan nonorganik, untuk kemudian di setorkan ke bank sampah di lingkungan masing-masing.

Secara konsep, program ini di nilai ideal dan sejalan dengan pengelolaan sampah berkelanjutan. Namun di lapangan, tantangan yang di hadapi tidak ringan. Mengubah kebiasaan warga yang sudah terbentuk bertahun-tahun bukan perkara mudah.

Selain faktor perilaku, kesiapan fasilitas juga menjadi sorotan. Wadah pemilah sampah belum tersedia secara merata.

Tanpa dukungan sarana yang memadai, pemilahan sampah dari rumah dikhawatirkan sulit di terapkan secara konsisten.

Masalah lainnya adalah mekanisme penyetoran. Jika warga di wajibkan menyetor sendiri sampah yang telah dipilah ke bank sampah, program ini berpotensi mandek.

Selama ini, warga terbiasa membayar petugas agar sampah di ambil langsung dari rumah, meskipun pemerintah telah menyediakan kontainer bak sampah di sejumlah titik.

Imbauan untuk Warga dan Janji Pembenahan

Lebih lanjut, Dedy mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola sampah rumah tangga.

Ia berharap warga dapat membantu pemerintah dengan mulai memilah sampah organik dan nonorganik dari rumah masing-masing.

“Insyaallah, saya berjanji ini akan selesai dan Bengkulu akan bersih,” tegas Dedy.

Kebiasaan Warga dan Pola Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Dalam keseharian, sebagian besar warga Kota Bengkulu memiliki pola yang relatif sama dalam mengelola sampah rumah tangga. Sampah di kumpulkan dalam satu wadah, lalu di letakkan di depan rumah untuk di angkut petugas sampah langganan.

Kesibukan aktivitas membuat banyak warga memilih cara praktis. Mereka rela membayar jasa tukang sampah yang biasanya mengambil sampah dari rumah ke rumah sekitar tiga kali dalam sepekan, kemudian membuangnya ke TPA.

Pola ini sudah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan yang di anggap paling mudah.

Namun, di sisi lain tidak sedikit warga yang memilih jalan pintas. Demi menghemat pengeluaran, sampah yang telah terkumpul justru di buang sembarangan, terutama di lahan kosong atau pinggir jalan.

Praktik ini kerap menimbulkan polemik, mulai dari bau menyengat, gangguan pengguna jalan, hingga konflik dengan pemilik lahan.

Libatkan Petugas Sampah yang Sudah Ada

Sejumlah pihak menilai, Pemkot Bengkulu perlu mengambil pendekatan yang lebih realistis. Setelah sosialisasi pemilahan sampah dilakukan, pemerintah di sarankan menggandeng petugas sampah yang selama ini telah menjadi langganan warga.

Alih-alih membebani warga untuk menyetor sendiri ke bank sampah, petugas yang sudah rutin berkeliling dapat di arahkan membawa sampah terpilah ke bank sampah.

Skema ini di nilai lebih memungkinkan di terapkan dalam waktu dekat, sambil perlahan membentuk kebiasaan baru di tengah masyarakat.

TPA Penuh dan Alat Berat Kerap Rusak

Persoalan tidak berhenti di tingkat rumah tangga. Di hilir, kondisi tempat pembuangan akhir sampah di Kota Bengkulu juga memprihatinkan.

Kapasitas TPA di laporkan sudah penuh dan kerap terkendala kerusakan alat berat, termasuk excavator yang berperan penting dalam pengelolaan sampah.

Pada 27 November tahun lalu, beredar video akses jalan menuju TPA yang sempat di tutup warga. Sampah yang menggunung meluber hingga ke jalan permukiman, menimbulkan bau menyengat dan mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.

Kondisi ini menjadi bukti bahwa persoalan sampah di Kota Bengkulu bukan semata soal kedisiplinan warga, melainkan juga kesiapan sistem pengelolaan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Persoalan sampah kini menjadi ujian bersama bagi Kota Bengkulu. Tanpa sinergi antara pemerintah, petugas lapangan, dan masyarakat, masalah yang telah lama mengendap ini dikhawatirkan akan terus berulang dan berdampak pada kesehatan serta kenyamanan warga.