Bengkulu, Ngenelo.net, – Peringatan Hari Disabilitas Internasional yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan modern Kota Bengkulu, Rabu (3/12/2025), resmi dibuka Wakil Gubernur Bengkulu, Mian. Pada momentum ini, pemerintah daerah menegaskan komitmen memperkuat layanan inklusif bagi lebih dari 7.200 keluarga penyandang disabilitas di Provinsi Bengkulu.
Acara Peringatan Hari Disabilitas Internasional menghadirkan pertunjukan seni, pameran UMKM, talkshow, hingga pameran karya seni lukis yang menampilkan kreativitas penyandang disabilitas berbagai daerah. Dalam sambutannya, Wagub Mian menegaskan bahwa pemenuhan hak disabilitas merupakan tanggung jawab lintas organisasi perangkat daerah, bukan hanya Dinas Sosial.
Wagub menyampaikan bahwa keberadaan SLB dan berbagai program layanan disabilitas selama ini didukung sejumlah OPD seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Kolaborasi tersebut tampak dari hadirnya seluruh kepala dinas sosial kabupaten/kota dalam Peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun ini.
Komitmen Layanan Inklusif di Tengah Efisiensi Anggaran
Dalam lanjutan agenda Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025, Wagub Mian menegaskan bahwa pelayanan publik bagi penyandang disabilitas tidak boleh terpengaruh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pada 2026. Ia memastikan bahwa layanan jemput bola, termasuk pembuatan KTP bagi kelompok rentan, tetap berjalan optimal tanpa pengurangan kualitas.
“Efisiensi tidak berarti mengurangi pelayanan. Kita tetap jemput bola, hanya cara kerjanya yang kita efektifkan,” tegas Mian.
Lebih lanjut, Ia kembali menyoroti pentingnya pendataan akurat demi memastikan seluruh program benar-benar menjangkau kelompok disabilitas. Dengan mengusung tema internasional “No One Left Behind”, Wagub menekankan bahwa tidak boleh ada individu penyandang disabilitas yang tertinggal dalam pelayanan pemerintah.
Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu sebelumnya mengakui bahwa layanan jemput bola pencatatan KTP bagi kelompok rentan di sejumlah daerah belum optimal karena tekanan efisiensi anggaran di tingkat kabupaten/kota. Pernyataan Wagub menjadi penegasan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh menghambat hak dasar masyarakat.
Harapan Komunitas Disabilitas untuk Pemerintah Bengkulu
Sementara, Ketua PPUAD Bengkulu, Takrim Sunarto, menyampaikan apresiasi kepada Wakil Gubernur yang meluangkan waktu menghadiri dan membuka kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran pemerintah menjadi penguat moral sekaligus bukti adanya komitmen terhadap pemberdayaan kelompok disabilitas.
Takrin berharap pemerintah provinsi semakin memperhatikan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui program yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan. “Kami berharap ke depan pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan teman-teman difabel di Bengkulu,” ujarnya.
Sebagai informasi, kegiatan tahun ini di ikuti seluruh organisasi disabilitas di Bengkulu. Ini menjadikannya salah satu momentum terbesar dalam agenda advokasi inklusivitas di daerah.
Penekanan pemerintah mengenai sinergi lintas perangkat daerah di harapkan mampu memperkuat layanan. Serta meningkatkan pendataan, dan memperluas akses bagi seluruh penyandang disabilitas.