NGENELO.NET, KEPAHIANG –Laporan kepada pihak kepolisian yang di layangkan Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kabupaten Kepahiang, H. Helmi, Johan, M.Pd mengundang banyak persepsi. Persepsi pertama adalah, sebagai seorang pejabat publik, Kadis Sosial Kepahiang di anggap sebagai sosok anti kritik.
Diketahui, Kadis Sosial Kepahiang melaporkan Wike Novalia, warga Kabupaten Kepahiang. Dalam laporan polisi bernomor B/2260/X/RES.1.24/2025/Satresrkrim tersebut, terlapor dalam hal ini Wike Novalia di minta mendatangi Unit Tipidter Satreskrim Polres Kepahiang, hari ini Senin 3 November 2025 pukul 09.30 WIB.
Terlampir di dalam laporan, Kadis Sosial melayangkan laporan terkait dugaan pelanggaran UU RI No 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
Pelapor dalam hal ini Kadis Sosial Kepahiang merasa pihak terlapor, telah melanggar pasal 45 ayat (4) Jo pasal 45 A ayat (2) berupa dugaan tindak pidana ‘Setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang di lakukan melalui sistem elektronik dan/atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut , mengajak atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik’.
Materi laporan yang dilayangkan Kadis Sosial Kepahiang, masih terkait dengan aksi pemasangan stiker keluarga miskin yang banyak mendapat sambutan positif dari banyak pihak.
Pemasangan stiker keluarga miskin, menyasar kepada penerima Bansos yang diangap salah sasaran. Dikonfirmasi, Wike membenarkan perihal laporan yang dilayangkan Kadis Sosial Kepahiang. Ia pun memastikan akan memenuhi panggilan pihak kepolisian.
“Ya, surat panggilannya sudah saya terima. Sebagai warga negara yang baik, pastinya saya akan penuhi panggilan pihak kepolisian,” tegas Wike.
Postingan Sebagai Kritikan
Wike sendiri diketahui mengkritik apa yang dilakukan Dinas Sosial Kepahiang terhadap pemasangan stiker keluarga miskin belakangan ini. Lewat sebuah postingannya, Wike mempertanyakan kinerja petugas Dinsos yang membuat data penerima Bansos bisa sampai salah sasaran.
Ia pun mempertanyakan postingan Kadis Sosial yang hanya mengunggah pemasangan stiker keluarga miskin salah sasaran tak secara keseluruhan.
“Seharusnya yang berbaju dinas bekerja cek layak dak yang menerima dari awal, bukan sekarang baru cari kesalahan masyarakat seolah-olah pemerintahan yang benar. Dari awal, kalau pemerintah kerja turun ke lapangan ngecek kelayakan, maka bantuan tidak akan salah sasaran.
Jangan kini, kerja baru mau di posting seakan-akan rakyat yang salah,” tulis Wike dalam sebagian postingannya tertuju langsung pada Kadis Sosial Kepahiang.
Dalam kesempatan ini pula, ia mempertanyakan langkah Kadis Sosial yang justru malah mengambil langkah melaporkannya kepada pihak kepolisian. Menurutnya, apa yang di posting merupakan bentuk kritikan kepada seorang pejabat publik.
“Saya ini rakyat biasa. Yang saya kritik adalah kebijakan yang sudah di posting seorang pejabat publik ke media sosial,” tambah Wike.
Di Kabupaten Kepahiang, aksi pemasangan stiker miskin penerima Bansos bertuliskan ‘Kami Termasuk Dalam Kategori Keluarga Miskin Penerima Bantuan Sosial’, terus berlanjut. Apa yang dilakukan Dinsos Kepahiang, sebagai bagian dari upaya menekan pendistribusian Bansos yang selama ini salah sasaran.
Sejauh ini berjalan cukup efektif. Buktinya, banyak di temukan penerima Bansos salah sasaran hingga berujung penerima Bansos secara mandiri mengundurkan diri.
Di tengah polemik, Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang masih terus melanjutkan aksi pemasangan stiker keluarga miskin terhadap penerima Bansos.