Kepahiang, Ngenelo.net, – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang menyerahkan laporan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025 kepada pimpinan DPRD. Penyerahan berlangsung dalam rapat gabungan komisi di ruang rapat Banggar pada Senin (04/08/2025).
Laporan tersebut di bacakan Juru Bicara Banggar, Andrian Defandra. Ia menjelaskan, pendapatan daerah setelah perubahan turun Rp66 miliar, dari Rp886 miliar menjadi Rp820 miliar. Belanja daerah juga turun Rp76 miliar, dari Rp913 miliar menjadi Rp837 miliar.
“Selisih antara pendapatan dan belanja menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp16 miliar. Namun, dengan pembiayaan netto senilai Rp16 miliar dari Silpa, defisit dapat tertutupi, sehingga anggaran seimbang atau nol,” ujar Andrian.
DPRD Sahkan Raperda Perubahan APBD 2025
Setelah pembahasan, DPRD Kabupaten Kepahiang mengesahkan Raperda Perubahan APBD menjadi Perda. Pengesahan melalui rapat paripurna yang di pimpin Ketua DPRD Gregory Dayefiandro bersama Wakil Ketua I Bambang Asnadi dan Wakil Ketua II Ansori M.
Selain itu, pengesahan di dukung seluruh fraksi dengan menyampaikan catatan dan saran. Fraksi meminta agar belanja APBD Perubahan di jalankan secara tepat sasaran dan berpihak pada rakyat.
Gregory menegaskan, tindaklanjut dari tanggapan fraksi dalam rapat paripurna. “Yang akan dilanjutkan dengan pengambilan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang terhadap Raperda Perubahan APBD 2025,” jelasnya.
Catatan Fraksi DPRD dalam Raperda Perubahan APBD 2025
Fraksi Perindo menyoroti dampak krisis ekonomi. Mereka meminta pemerintah hadir lebih nyata melalui fasilitas kesehatan dan lapangan kerja. Kemudian, Fraksi Nasdem menekankan agar Bupati memprioritaskan kepentingan masyarakat dan menjaga konsistensi program.
Sementara, Fraksi Golkar menilai keterbatasan anggaran menjadi tantangan besar. Mereka mendorong inovasi program yang berdampak nyata. Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya pembangunan Sport Center. Terakhir, Fraksi Gerindra menyoroti lemahnya optimalisasi PAD dan masih bergantung pada dana pusat.
Pemkab Janji Tindaklanjuti Catatan Fraksi
Usai penandatanganan persetujuan bersama, Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata menyatakan akan menindaklanjuti catatan fraksi. “Seluruh catatan tersebut akan menjadi perhatian kami dan ditindaklanjuti secara teknis agar lebih efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ucapnya.
Bupati juga memerintahkan OPD mempercepat realisasi kegiatan. Program prioritas dan mendesak harus di jalankan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. (ADV)