INI DIA! 5 Tuntutan Demo Ojol di Jakarta, Salah Satunya Potongan Aplikasi Turun 10 Persen
Jakarta, Ngenelo.net, – Aksi demo ojol yang di gelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Senin (21/7) untuk lima poin tuntutan para pengemudi.
Ribuan pengemudi dari berbagai komunitas turun ke jalan menuntut keadilan dalam sistem transportasi online.
Tuntutan utama para pengemudi adalah menurunkan potongan biaya aplikasi menjadi 10 persen.
Mereka menilai potongan saat ini terlalu besar dan merugikan pengemudi.
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Igun Wicaksono, mengatakan bahwa driver roda dua, roda empat, dan kurir yang tergabung dalam Korban Aplikator membawa lima tuntutan besar.
Menurut Igun, aksi ini untuk menekan pemerintah dan perusahaan aplikasi agar mendengar suara para pengemudi.
“Potongan biaya aplikasi terlalu memberatkan. Kami minta diturunkan menjadi 10 persen agar penghasilan driver bisa lebih layak,” ujar Igun di lokasi aksi.
Lima Tuntutan Utama Demo Ojol di Jakarta
Dalam aksi demo ojol di Jakarta ini, Igun memaparkan secara rinci lima poin yang menjadi dasar unjuk rasa.
Poin pertama adalah mendesak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai langkah awal, sembari menunggu DPR RI mengesahkan Undang-Undang Transportasi Online.
Poin kedua adalah potongan biaya aplikasi yang saat ini mencapai lebih dari 20 persen.
Bahkan, menurut para pengemudi, potongan bisa mendekati 50 persen pada beberapa kondisi tertentu.
Para pengemudi menilai hal ini melanggar semangat keadilan dalam regulasi transportasi online.
Berikut daftar 5 tuntutan driver ojol dalam aksi ini:
1. Meminta Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpu sambil menunggu pengesahan Undang-Undang Transportasi Online oleh DPR RI.
2. Menurunkan potongan biaya aplikasi menjadi 10 persen, karena saat ini mencapai lebih dari 20 persen bahkan mendekati 50 persen.
3. Menetapkan tarif pengantaran barang dan makanan yang adil, agar sesuai dengan beban kerja pengemudi.
4. Mendesak audit investigatif perusahaan aplikasi, sesuai amanat Kepmenhub KP 1001 tahun 2022.
5. Menghapus program argo Aceng, slot, multi-order, atau hub yang merugikan pengemudi akibat selisih biaya besar dengan penumpang.
Potongan Aplikasi Jadi Sorotan
Tuntutan terbesar dalam demo ojol di Jakarta ini adalah potongan biaya aplikasi.
Para driver menilai perusahaan terlalu dominan dalam menentukan potongan, sementara penghasilan pengemudi terus menurun.
Menurut Igun, di negara-negara Asia Tenggara lain, potongan biaya aplikasi rata-rata hanya 6 sampai 12 persen.
Sementara Indonesia adalah negara dengan potongan biaya aplikasi paling tinggi.
Sedangkan di negara tetangga, angka potongan tidak jauh dari 10 persen.
Igun berharap ini menjadi perhatian serius pemerintah.
Selain potongan, para pengemudi juga menyoroti tarif pengantaran barang, makanan, dan logistik.
Tarif di nilai tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus di tanggung oleh pengemudi, seperti bensin, servis kendaraan, dan risiko di jalan.
Desakan Audit Perusahaan Aplikasi
Demo ojol yang di gelar di Jakarta kali ini juga menuntut audit investigatif perusahaan aplikasi, sesuai dengan ketentuan Kepmenhub KP 1001 tahun 2022.
Audit ini di anggap penting untuk memastikan tidak ada praktik pemotongan biaya yang merugikan driver.
Program seperti argo Aceng, slot, multi-order, dan hub di anggap tidak transparan.
Banyak pengemudi mengeluhkan selisih besar antara biaya yang dibayarkan konsumen dan yang diterima pengemudi.
“Kadang kami hanya menerima Rp5.000, padahal penumpang membayar Rp20.000 sampai Rp25.000,” keluh Igun.
Demo Ojol di Jakarta dan Dampak Regulasi
Demo ojol ini di harapkan dapat menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperbaiki regulasi transportasi online di Indonesia.
Para pengemudi meminta pemerintah menyiapkan undang-undang yang lebih adil, mengatur potongan biaya aplikasi, serta melindungi kesejahteraan pengemudi.
Jika tuntutan ini di abaikan, aksi serupa di perkirakan akan terus berlanjut.
Para pengemudi menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti sebelum ada keputusan nyata dari pemerintah dan perusahaan aplikasi.
