Kepahiang, Ngenelo.net, – Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang, Gregory Dayefiandro, S.E., M.Sc., bersama anggota Komisi III DPRD, Anudin, S.Sos., menghadiri High Level Meeting (HLM) Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (PPDD) dan Rapat Koordinasi Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Semester I Tahun Anggaran 2025.
Acara tersebut di langsungkan di Gedung Command Center Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Kamis (10/07/2025), dengan dihadiri Bupati Kepahiang, Wakil Bupati, Forkopimda, Sekda, dan kepala OPD terkait.
Ketua Panitia Pelaksana yang juga Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Jono Antoni, S.Sos., M.M., CGRE., FRMP., menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki enam tujuan strategis, di antaranya mengevaluasi capaian PAD berbasis data, mengidentifikasi tantangan OPD, serta mempercepat digitalisasi layanan publik.
Penyampaian Strategi Penguatan Digitalisasi dan Pelibatan Stakeholder
Dalam pemaparannya, Jono Antoni menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung efisiensi pelayanan publik dan pemantauan realisasi PAD. Peserta kegiatan terdiri dari 40 orang yang merupakan kepala UPTD, BLUD, dan Tim Optimalisasi PAD Kabupaten Kepahiang.
Narasumber berasal dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu dan Universitas Bengkulu, yang memberikan masukan strategis seputar kebijakan fiskal digital dan pengelolaan penerimaan daerah berbasis elektronik.
“Melalui kegiatan ini, di harapkan dapat di lakukan evaluasi menyeluruh, identifikasi masalah, serta penyusunan langkah konkret dalam mempercepat digitalisasi dan peningkatan kinerja OPD di Kabupaten Kepahiang,” ujar Jono.
Ketua DPRD Apresiasi Inovasi Digital dan Keadilan Pemungutan Pajak
Ketua DPRD Kepahiang, Gregory Dayefiandro, dalam sambutannya mengapresiasi kinerja BKD dalam memaksimalkan pemungutan pajak daerah. Khususnya melalui penerapan alat perekam digital di berbagai objek pajak.
“Dalam rapat bersama TAPD, khususnya saat pembahasan anggaran di Badan Anggaran. Kami mendapatkan laporan progres pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Kami mengapresiasi langkah BKD. Termasuk penerapan alat perekam digital di beberapa objek pajak yang di nilai mampu meminimalkan kebocoran dan kesalahan perhitungan,” ungkap Gregory.
Ia juga menegaskan bahwa prinsip keadilan dalam pemungutan pajak dan retribusi harus menyentuh seluruh pelaku usaha dan masyarakat tanpa terkecuali.
DPRD Siap Kawal dan Tindaklanjuti Rekomendasi Rakor
Partisipasi Ketua DPRD dan Komisi III dalam Rakor ini menjadi wujud nyata dukungan lembaga legislatif. Terutama terhadap agenda digitalisasi daerah dan peningkatan PAD. Gregory menyatakan DPRD siap mengawal dan menindaklanjuti hasil Rakor bersama TAPD.
“Dengan kehadiran saya sebagai Ketua DPRD bersama Komisi III dalam Rakor ini, kami berharap dapat lebih representatif dalam menyerap hasil-hasil pembahasan hari ini. DPRD Kepahiang siap berkolaborasi dan menindaklanjuti rekomendasi Rakor demi optimalisasi PAD dan percepatan transformasi digital,” tegasnya.
Rakor ini juga menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Mulai dari unsur pemerintah daerah, lembaga keuangan, hingga akademisi, dalam merumuskan kebijakan strategis fiskal berbasis digital di Kabupaten Kepahiang.(ADV)
