Bengkulu, Ngenelo.net, – Persoalan di duga adanya kader partai politik (parpol) yang merangkap jabatan di dua BUMD Bengkulu, kembali menjadi bola panas.

Pasalnya Direktur Lembaga Edukasi dan Kajian Daerah (LEKAD), Anugerah Wahyu, SH mendesak agar Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyapu bersih terkait adanya kader parpol yang bisa merangkap dua jabatan di BUMD Bengkulu.

“Demi terciptanya BUMD yang baik, bersih, berintegritas, transparan dan profesional, maka baiknya pak Gubernur harus mengevaluasi perekrutan petinggi BUMD tersebut.

Terutama bila ada kader parpol yang merangkap jabatan di BUMD harus segera di bersihkan atau di copot sesuai ketentuan berlaku,” tegas Wahyu.

Sambung Wahyu, bahwa hasil kajian pihaknya terkait adaya kader parpol yang di duga merangkap jabatan di dua BUMD tersebut berinisial R belum memenuhi persyaratan yang layak sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

“Masa bisa merangkap dua jabatan BUMD sekaligus, tentu ada apa ini? Ya seperti tidak ada sosok lain yang lebih profesional saja.

Apalagi kita mendapat informasi beliau (R) ini juga menjabat sebagai tenaga Ahli KIP. Dan ini tentu sangat kita sayangkan sekali terkesan serakah dengan posisi jabatan,” bebernya.

Evaluasi Rangkap Jabatan di BUMD Bengkulu

Selain itu menurut Wahyu, oknum kader parpol yang merangkap jabatan di BUMD Bengkulu inisial R tersebut di duga telah menikmati fasilitas dan operasional yang ada di BUMD tersebut.

“Oleh karena itu jangan sampai nanti timbul persoalan hukum di kemudian hari. Makanya ini menjadi evaluasi penting bagi pak Gubernur, agar persoalan ini tidak terus berpolemik di masyarakat,” ungkapnya.

Lanjut Wahyu rangkap jabatan ini bisa menciptakan konflik kepentingan yang tinggi dalam pengambilan kebijakan strategis yang menyangkut dana publik. Termasuk pengelolaan keuangan daerah.

“Sebaiknya juga OJK harus turun tangan dalam hal ini. Jangan malah terus di biarkan, sehingga terciptanya konflik intern,” tukasnya.

Hingga berita ini di turunkan, media imi masih terus mencoba konfirmasi kepada sejumlah pihak terhadap kader parpol yang di maksud.