NGENELO.NET, KEPAHIANG, – Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengikuti acara Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP (Monitoring, Control, and Prevention) Tahun 2025 yang berlangsung melalui virtual Zoom.
Acara tersebut di laksanakan di Ruang Command Center Pemkab Kepahiang.
Tampak hadir berbagai pejabat, termasuk Wakil Bupati Kepahiang Ir. Abdul Hafizh, M.Si, Sekda Kepahiang Dr. Hartono, S.Pd., SH., M.Pd., MH, serta PJ. Setwan Kepahiang, Dendi.
Pemkab Kepahiang Dukung Implementasi IPKD MCP 2025
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kepahiang, Ir. Abdul Hafizh, M.Si, menyampaikan bahwa program MCP, yang di laporkan secara rutin setiap tahunnya, memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Selain itu, program ini di harapkan dapat berdampak positif dalam mempercepat terciptanya ekosistem pencegahan korupsi di daerah.
Lebih lanjut, MCP mencakup delapan area intervensi penting, yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan optimalisasi pajak daerah.
Semua elemen tersebut merupakan bagian dari amanah peraturan yang wajib di laksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi.
Komitmen Pemkab Kepahiang dalam Penerapan Program MCP
Wakil Bupati Kepahiang menegaskan bahwa Kabupaten Kepahiang sangat mendukung penuh program ini dan berkomitmen untuk mengimplementasikan seluruh aspek dari MCP secara maksimal.
“Saya sangat mendukung hadirnya dan implementasi program MCP di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Secara maksimal kita terapkan di Kabupaten Kepahiang,” ujar Abdul Hafizh dalam sambutannya.
Kehadiran Pejabat Terkait dalam Peluncuran IPKD MCP
Selain Wabup dan Sekda, turut hadir dalam acara ini berbagai pejabat terkait yang juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan program MCP.
Di antaranya adalah Inspektur Daerah, Kepala BKDPSDM, Kepala DPMPTSP, Kepala Diskominfo dan Persandian, Kepala Bappeda.
Selain itu, hadir juga Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepala Disukcapil, Kabag UKPBJ, serta pegawai yang menangani MCP.
Langkah-Langkah Strategis Menuju Pemerintahan Bebas Korupsi
Selain itu, peluncuran IPKD MCP 2025 ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi di daerah.
Pemerintah Kabupaten Kepahiang berupaya agar setiap tahapan program dapat terlaksana dengan baik. Sesuai dengan arahan dan kebijakan yang telah di tetapkan.
Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Tetapi juga untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih baik dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan.
Antisipasi dan Dukungan terhadap Program MCP 2025
Sementara, Pemerintah Kabupaten Kepahiang berharap dengan adanya dukungan penuh dari seluruh stakeholder terkait, pelaksanaan program MCP 2025 dapat berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang di inginkan.
Selanjutnya, Pemkab Kepahiang juga akan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program ini.
“Saya sangat mendukung hadirnya dan implementasi program MCP di seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Secara maksimal kita terapkan di Kabupaten Kepahiang,” ujar Wakil Bupati Kepahiang, Ir. Abdul Hafizh, M.Si.
Sementara, dengan peluncuran IPKD MCP Tahun 2025 ini, Kabupaten Kepahiang bertekad untuk memperkuat sistem pemerintahan yang bebas korupsi dan transparan.
Melalui implementasi yang maksimal dan komitmen seluruh pejabat terkait, program ini di harapkan memberikan dampak positif. (adv)