NGENELO.NET, KEPAHIANG, – Sejak Senin 24 Februari, website resmi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang (https://bkd.kepahiangkab.go.id/) di retas, namun hingga kini masalah ini belum juga terselesaikan.
Parahnya, terpantau pada Rabu 26 Februari 2025 semua link BKD kepahiang sempat di ambil alih peretas jadi link situs judi online totoslot138.
Namun kondisi terkini, Kamis 27 Februari 2025, website BKD Kepahiang dan seluruh link yang ada saat di akses 403 Forbidden.
Kepala BKD Kabupaten Kepahiang, Jono Antoni, S.Sos, MM, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang berusaha keras untuk mengembalikan situs ke kondisi semula.
“Ya, website kita di-hack. Ini admin sedang menunggu penyelesaian dari hosting,” ujar Jono dalam keterangannya.
Kondisi Terkini Website BKD Kepahiang: 403 Forbidden
Setelah 4 hari dari di ketahui, kondisi terkini website BKD Kepahiang dan seluruh linknya saat ini 403 Forbidden ketika di akses.
Hal ini menunjukkan bahwa akses ke situs tersebut saat ini di batasi, dan kemungkinan besar dalam perbaikan atau pemulihan penuh yang di lakukan oleh pihak pengelola.
Meskipun demikian, Jono Antoni meyakinkan bahwa peretasan website ini tidak mempengaruhi layanan kepada masyarakat. Karena yang di gunakan server internal.
“Kami pastikan bahwa meski website kami terkena peretasan, layanan yang di berikan BKD tetap berjalan seperti biasa. Sistem di dalam kantor tidak terganggu,” tambahnya.
Namun,mereka telah berkoordinasi dengan penyedia layanan hosting untuk mencari solusi terbaik.
Jono Antoni juga menyampaikan harapan agar kejadian ini segera terselesaikan.
Peretasan Website Pemerintah, Kasus Lama yang Kembali Terulang
Peretasan situs milik pemerintah bukanlah hal baru di Indonesia.
Sebelumnya, sejumlah situs pemerintah lainnya juga pernah menjadi target peretasan, yang sering kali di sertai dengan pengambilalihan alih fungsi situs untuk tujuan tertentu, seperti promosi situs judi online.
Pada kejadian ini, BKD Kepahiang menjadi korban yang jelas menunjukkan betapa rentannya sistem keamanan di beberapa instansi pemerintah, terutama terkait pengelolaan situs resmi mereka.
Dampak Peretasan terhadap Reputasi Pemerintah Daerah
Perubahan mendalam yang terjadi pada situs BKD Kepahiang tentu membawa dampak signifikan terhadap reputasi pemerintah daerah tersebut.
Dengan kejadian ini, berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat serta merusak citra instansi pemerintah di mata publik.
Peretasan ini juga menambah daftar panjang serangan terhadap situs pemerintah yang terus terjadi belakangan ini.
Masyarakat pun mulai mempertanyakan sejauh mana instansi pemerintah mempersiapkan dan melindungi infrastruktur digital mereka.
Profil BKD Kepahiang dan Fungsi Resminya
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang di dirikan pada tahun 2016, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016.
Sebelumnya di kenal dengan nama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
BKD memiliki tugas utama dalam mengelola keuangan daerah, termasuk penyusunan anggaran, pengelolaan pendapatan, serta pengawasan terhadap aset daerah.
Keberadaan BKD sangat vital bagi kelancaran administrasi keuangan daerah, dan website resmi mereka seharusnya menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat terkait pengelolaan keuangan daerah.
Informasi Keuangan dan Layanan Publik Kabupaten Kepahiang
Situs BKD Kepahiang, yang pertama kali di indeks oleh Google sekitar empat tahun yang lalu, yang berisi informasi resmi tentang keuangan daerah dan layanan publik.
Namun, perubahan drastis pada situs ini menandakan adanya tindakan peretasan yang mempengaruhi kredibilitas serta fungsi situs tersebut.
Harapan Ke Depan
Dengan semakin berkembangnya teknologi dan meningkatnya ancaman terhadap situs-situs milik pemerintah, penting bagi setiap instansi untuk lebih mengutamakan pengamanan terhadap sistem digital mereka.
Kejadian seperti ini hendaknya menjadi pelajaran bagi instansi pemerintah lainnya untuk memperkuat infrastruktur dan keamanan sistem digital yang mereka kelola.
Di harapkan masalah peretasan situs ini dapat segera teratasi dan tidak berlarut-larut.
Agar masyarakat tetap dapat mengakses Informasi dan layanan publik yang sangat penting.