NGENELO.NET, KEPAHIANG, – Wakil Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, menegaskan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepahiang untuk tidak melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah yang sering kita kenal dengan istilah Dinas Luar (DL) selama pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu berlangsung.
Pernyataan ini di sampaikan oleh H. Zurdi Nata pada acara entry meeting pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2024 yang di laksanakan pada Rabu, 12 Februari 2025 di Aula Command Center Pemda Kepahiang.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati mengingatkan agar seluruh jajaran segera menyusun laporan dan berkas-berkas yang di minta oleh tim BPK.
Keputusan untuk menangguhkan perjalanan dinas ini di ambil sebagai upaya untuk memastikan kelancaran proses audit.
Tetunya untuk tercapainya predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kembali di tahun ini.
H. Zurdi Nata juga menekankan pentingnya kepala OPD yang proaktif dan responsif terhadap setiap catatan yang muncul selama pemeriksaan.
Dengan demikian, di harapkan Kabupaten Kepahiang dapat mempertahankan kualitas laporan keuangannya dan memperoleh hasil audit yang terbaik dari BPK.
Kepala OPD Diminta Kooperatif Dalam Pemeriksaan BPK-RI
Ketua Tim Pemeriksaan BPK-RI, Merry Hastuti, menyampaikan bahwa pemeriksaan keuangan terhadap Kabupaten Kepahiang akan berlangsung selama 40 hari ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, ia mengimbau agar kepala OPD dapat kooperatif dalam menyajikan dokumen yang di minta oleh tim audit.
Ia menekankan pentingnya kehadiran kepala OPD yang tepat waktu dengan membawa dokumen yang lengkap ketika di butuhkan oleh tim audit.
Merry Hastuti juga menjelaskan bahwa pemeriksaan ini adalah bagian dari upaya untuk memastikan bahwa laporan keuangan Pemkab Kepahiang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Selain itu, untuk memastikan tidak ada ketidaksesuaian yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan tersebut.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk membahas rencana audit, tujuan, metode yang akan di gunakan. Serta pengaturan logistik dan jadwal yang harus di patuhi oleh semua pihak.
Sebagai langkah awal, tim BPK juga melakukan pengaturan logistik dan pengaturan jadwal audit yang sangat penting agar pemeriksaan bisa berjalan dengan lancar tanpa gangguan.
Semua pihak yang terlibat di harapkan dapat mendukung penuh proses ini. Demi tercapainya hasil audit yang maksimal dan menjaga reputasi Kabupaten Kepahiang di mata publik. (adv)