Komisi IX DPR RI Siap Gelar Rapat dengan BPJS Kesehatan dan Kemenkes untuk Iuran BPJS Kesehatan 2025
NGENELO.NET, – Pada tahun 2025, masyarakat di hadapkan pada kemungkinan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, yang menjadi bagian dari sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Komisi IX DPR RI, yang memiliki peran penting dalam pengawasan kebijakan kesehatan nasional, akan segera mengundang pihak-pihak terkait.
Termasuk BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk membahas langkah yang akan di ambil terkait iuran peserta JKN.
Dilansir dari laman detik, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, mengatakan rapat tersebut akan di laksanakan dalam waktu dekat.
Tujuan rapat ini adalah untuk menentukan apakah iuran BPJS Kesehatan akan mengalami kenaikan pada tahun 2025 atau tidak.
Dalam rapat tersebut, berbagai opsi akan di pertimbangkan.
Semua ini untuk tujuan menjaga keseimbangan antara keberlanjutan program JKN dan perlindungan terhadap masyarakat. Terutama kelompok yang kurang mampu.
Tanggapan Pemerintah Terkait Iuran BPJS Kesehatan 2025
Felly menambahkan bahwa pemerintah tetap akan berpihak kepada masyarakat yang kurang mampu.
Selain itu, akan berupaya agar mereka tetap mendapatkan perlindungan kesehatan tanpa terbebani dengan kenaikan iuran yang terlalu tinggi.
Namun, ia juga menegaskan pentingnya partisipasi dari masyarakat yang mampu untuk tetap menunaikan kewajiban membayar iuran secara rutin dan tepat waktu.
Gotong Royong dalam Sistem JKN
Komisi IX mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung prinsip gotong royong dalam pembiayaan program JKN.
Dengan berpartisipasi secara aktif dalam membayar iuran, di harapkan seluruh lapisan masyarakat dapat terlindungi dari risiko kesehatan tanpa ada yang terabaikan.
menambahkan bahwa keberhasilan JKN sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk ikut berkontribusi.
Program New REHAB 2.0 untuk Peserta Tidak Aktif
Sementara itu, BPJS Kesehatan juga tengah meluncurkan program New REHAB 2.0. Program ini yang di tujukan bagi peserta yang tidak aktif dalam kepesertaan JKN.
Program ini memberikan skema cicilan dan diskon agar beban para peserta lebih ringan dan memungkinkan mereka kembali aktif dalam program JKN.
Sementara, Ali Ghufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan, menjelaskan bahwa jumlah peserta JKN yang tidak aktif sebenarnya telah menurun secara signifikan.
Sebelumnya, tercatat sekitar 28 juta peserta yang tidak aktif. Namun, pada Desember 2024, jumlah tersebut sudah turun dengan cukup signifikan.
Angka Tunggakan dan Dampaknya terhadap Iuran BPJS Kesehatan 2025
Sementara, tunggakan iuran juga menjadi perhatian utama dalam pembahasan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan 2025.
Hingga akhir Desember 2024, BPJS Kesehatan mencatatkan angka tunggakan mencapai 28,85 juta jiwa dengan total nilai Rp21,48 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar 10,98 juta jiwa telah beralih ke segmen kepesertaan lainnya, dan sebagian besar tunggakan berasal dari peserta kategori Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).
Dalam upaya untuk mengurangi jumlah tunggakan, BPJS Kesehatan telah berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 1,69 triliun melalui program REHAB, dengan lebih dari 900 ribu peserta kembali aktif.
Meskipun demikian, masih ada tantangan besar terkait tunggakan yang harus di selesaikan agar program JKN tetap berjalan dengan lancar.
Harapan untuk Iuran BPJS Kesehatan 2025
Diskusi mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan 2025 menjadi isu penting dalam rapat yang di jadwalkan oleh Komisi IX DPR RI.
Dalam rapat tersebut, pihak-pihak terkait akan mencari solusi terbaik untuk memastikan keberlanjutan JKN.
Di satu sisi, dan agar iuran tidak memberatkan masyarakat, terutama yang kurang mampu.
Selain itu, program seperti New REHAB 2.0 menjadi langkah strategis untuk meningkatkan jumlah peserta aktif dan mengurangi tunggakan iuran.
Ke depannya, semua pihak di harapkan dapat berperan serta dalam memastikan program JKN tetap berkelanjutan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.